Surabaya (Jawa Timur), Suaralira.com -- Inspektorat kabupaten dan kota sejawa timur diminta jangan hanya duduk manis dan terima laporan saja dari setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kabupaten kota se Jawa Timur.

 

Karna jika semua itu masih berjalan, maka dalam mewujudkan Jawa Timur yang berhasil dan gemilang dalam dunia pemerataan pembangunan yang berpihak pada masyarakat hanya isapan jempol belaka. 

 

Untuk itu inspektorat Kabupaten dan Kota se jatim diminta turun langsung dan mengaudit segala bentuk pelaporan keuangan baik yang bersumber dari APBD, APBN, Banprov ataupun yang lain nya, karna itu semua diduga bisa saja diselewengkan dan direkayasa oleh para oknum Kepala UPT atas  laporan yang dibuatnya.

 

Demikian disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (LSM TAMPERAK) Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Timur, Sudarsono S Pd kepada suaralira.com pada Jumat (1/11/2019) di kediamannya.

 

Sudarsono juga meminta pihak inspektorat untuk tegas, jujur dan berani dalam menyikapi ini, karna menurutnya dugaan penyelewengan dana yang kebanyakan direkayasa, adalah pembangunan proyek fisik, pengadaan barang dan jasa, perawatan gedung kantor, DAK, alat tulis kantor dan perlengkapan serta laporan Triwulan yang bersumber dari dana operasional yang kini menjadi dana sarana dan prasarana.

 

“Saya minta Inspektorat se jawa timur jangan terima laporan begitu saja, turun langsung, lihat dan kroscek segala bentuk laporan pertanggung jawaban dari setiap kepala UPT yang dibuat. 

 

Dan saya berharap  jangan menjadi setali tiga uang. Lihat cek yang teliti, apakah betul bon atau nota belanjanya? Apakah  itu juga pasti benar ada nama toko atau alamat yang ada dikwitansi laporanya?, apakah segala bentuk pengerjaan dari semua Dinas sudah sesuai SPEK dan RAB ?.

 

 

Karena kami masih menduga proyek fisik yang bersumber dari APBD maupun APBDESA masih jauh dari harapan masyarakat, karena baru se umur jagung sudah amburadul, bukan rahasia lagi, mari kita lihat bersama di lapangan faktanya yang terjadi proyek fisik yang baru saja di bangun sudah banyak yang rusak, dalam waktu dekat kami akan menyurati semua inspektorat se jawa timur untuk melakukan audit, tutur sudarsono.

 

Sudarsono juga berharap, bilamana nantinya di temukan hal hal yang sifat nya merugikan negara maka kami berharap kepada pihak Kejaksaan dan KPK  agar segera menangkap pejabat korup sehingga budaya korupsi, kolusi dan nepotisme di Jawa Timur  dapat diminimalisir. Pungkas sudarsono (tim/sl)