Surabaya (Jawa Timur), Suaralira.com -- Keberadaan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dinilai perlu untuk dievaluasi. Mengingat, pada praktiknya TP4D diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan imbalan dari proyek yang diawasi.

 

Demikian disampaikan penggiat anti korupsi LSM TAMPERAK Sudarsono, kepada wartawan, di surabaya Selasa (05/11/19) Menurutnya, keberadaan TP4D yang berfungsi mengawasi proyek pembangunan perlu dievaluasi secara menyeluruh.

 

"Karena memang di beberapa kasus, kami melihat ada beberapa personel TP4D berurusan dengan penegak hukum. Di-OTT oleh KPK, tidak hanya kali ini sebenarnya," katanya.

 

Padahal, menurutnya, salah satu tugas dan fungsi TP4D adalah mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya preventif dan persuasif.

 

Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang antara lain dimaksudkan meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan.

 

Kata sudarsono yang perlu dievaluasi adalah sejauh mana TP4D mampu memberikan pengawalan, pencegahan korupsi atas anggaran negara. Selain itu, sejauh mana TP4D itu memberikan kontribusi terhadap pembangunan.

 

“Dengan adanya TP4D itu jaksa juga tak terhindarkan dari konflik interes. Konflik kepentingan antara penegakan hukum dan mengawal proyek sehingga posisinya jadi dilema," kata sudarsono.

 

Oleh karena itu, perlu dirumuskan model kerja yang menghindarkan benturan kepentingan antara pelaksanaan proyek dengan sisi penegakan hukum. "Makanya, untuk meminimalisir penyalahgunaan harus diperkuat pengawasan TP4D," katanya.

 

"Dari informasi yang kita dapat dilapangan modus dari tim TP4D ini mempermainkan anggaran dengan berbagai modus, diantaranya dengan cara mendekati penyedia (rekanan), melakukan penekan terhadap pengguna anggaran, katanya.

 

Sudarsono menambahkan,saya curiga dan sudah bukan rahasia umum kami menduga  bahwa rekanan yang nakal akan setor kepanitia sebesar 2 sampai 3 persen dari penawaran  proyeknya.

 

"Sebelum upeti itu disekapkati pengusaha, jangan harap panitia menangkan rekanan sebagus apapun dokumen tendernya pasti dicari kutunya untuk membunuh mengalahkan pengusaha tersebut," terang sudarsono.

 

Berdasarkan informasi yang beredar, dari banyak media sekian banyak paket yang diawasi oleh TP4D, dari berbagai daerah setengahnya dikendalikan oleh oknum TP4D dengan cara melakukan penekanan terhadap oknum apabila tidak mau bekerja sama.

 

Bahkan, yang paling miris ada sebagian oknum TP4D tersebut bersama sama dengan pihak koordinator rekanan melakukan pengaturan untuk memenangkan rekanan.

 

Dengan adanya kejadian ambruknya sebuah gedung sekolah dasar di pasuruan yang memakan korban seorang guru dan murid meninggal dunia, kami yakin kwalitas proyek tersebut meragukan kwalitas pengerjaan nya.

 

Kami atas nama aktivis Tameng perjuangan rakyat anti korupsi jawa timur meminta agar KPK melakukan evaluasi kinerja TP4D. Pungkasnya.(sdr/tim/sl)