Demikian dikatakan Wakil Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Andi Syafrani kepada wartawan melalui realisnya, Kamis (09/01/2020).

 

Menurutnya, musibah tidak untuk dijadikan komoditas politik, apalagi harus sampai berujung pada class action. Yang diperlukan saat ini adalah solusi baik jangka pendek atau panjang, apakah berbentuk materil atau immateril seperti kebijakan dan support moril serta mental.  

 

Kritik sangat diperlukan terkait kebijakan pemerintah baik pusat ataupun daerah terkait kebijakan dan program nyata mengatasi, merecovery,  dan mengantisipasi banjir serta korbannya. Bukan komentar nyinyir partisan yang diperlukan utk persoalan banjir, apalagi sebuah gugatan. 

 

Negara beradab macam apa yang menjadikan musibah sebagai dasar gugatan hukum? Pengadilan berkeadilan macam apa yang menghukum atas dasar keadaan musibah?, tanya Andi.

 

Kecuali memang dianggap musibah semacam panggung politik. Tangis korban yang kehilangan dianggap nyanyian hiburan semata. 

 

Jika yang ingin dituju adalah perubahan dan perbaikan kebijakan, meja hijau persidangan blm tentu jalan utamanya.  Bisa jadi malah penghambat karena dasar pijakannya adalah perlawanan, bukan kebersamaan.  Padahal dalam musibah yang utama adalah kebersamaan sebagai kekuatan, pungkasnya sambil menutup. (realis/sl)