JAKARTA (suaralira.com) - Munculnya desakan agar Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel dipecat lantaran menghadiri kegiatan keagamaan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab beberapa waktu lalu sangat disayangkan. 

 

"Desakan pencopotan Kapolda Sumut itu berlebihan. Justru sikap kapolda patut diapresiasi karena berdiri di atas semua golongan. Kehadiran kapolda itu sebagai pengayom, jangan dibawa-bawa ke unsur politik," kata Sekretaris Jenderal DPP Lumbung Informasi Rakyat (Lira), Budi Siswanto melalui siaran elektroniknya pada di jakarta, Minggu (01/01/2016). 

 

Budi menyakini Kapolda Sumut sebagai sosok yang profesional. Disisi lain Polri juga memiliki standar yang sudah baku dalam penangan setiap kondisi daerah untuk menciptakan suasana yang kondusif. 

 

"Sebagai perwira yang sudah berpengalaman, Kapolda Sumut tentu selalu mengedepankan prinsip-prinsip silaturahmi tanpa membedakan latar belakang kelompok ataupun golongan," ujar Budi. 

 

Sehingga apabila ada pihak yang mengkait-kaitkan dengan kondisi yang terjadi saat ini, sangat tidak beralasan. Bahkan opini yang dibentuk oleh oknum-oknum kelompok tertentu justru membuat keresahan baru "Stop provokasi-provokasi yang dilakukan mengatasnamakan masyarakat luas. Utamakan kesatuan serta persatuan bangsa," tegas Budi. 

 

Diketahui, kedatangan Habib Rizieq di Medan ternyata mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya anggota DPR RI dari fraksi PKB, Maman Imanul Haq. Rizieq Shihab yang sedianya akan mengikuti kegiatan tabligh akbar disambut oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel. 

 

Imanul mengkritik keras tindakan yang dilakukan oleh Kapolda Sumut tersebut. Menurutnya, penyambutan tak perlu dan tak sepantasnya dilakukan kepada pihak yang sedang menjadi sorotan publik belakangan ini.

 

"Kita harus betul mengingatkan juga jangan sampai aparat beri ruang untuk kelompok radikal intoleran. Jangan seperti Kapolda Sumut, menyambut tokoh yang belakangan ini kerap kali mengatakan statemen yang cenderung intoleran" ujar Imanul. 

 

Bahkan, ia menyarankan kepada kapolri untuk dapat menindak tegas atau bahkan mengganti Kapolda Sumut tersebut. Ia menyayangkan adanya aparat yang masih memberikan panggung dan ruang lebih bagi ormas ormas yang cenderung radikal. "Gantilah Kapolda sumut oleh Kapolri kalau perlu" ujarnya. 

 

Dia menyayangkan bahwa aparat telah memberikan pelayanan lebih dengan menyambut pihak yang belakangan ini membuat pengaruh pengaruh perpecahan.

 

(rm/sl)