PEKANBARU (RIAU), suaralira.com - Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru mulai menimbulkan pertanyaan warga masyarakat. Kali ini, adanya beberapa warga menyampaikan persoalan pola pendataan atas penerima bantuan pemerintah dalam menghadapi bencana non alam covid-19 kepada aktivis Lumbung Informasi Rakyat (LIRA).

 

Sebagaimana amanah Presiden LIRA Ollis Datau juga politisi Partai Golkar ini menegaskan agar kader LIRA Se Indonesia membantu masyarakat dan mendukung pemerintah ditengah bangsa dihadapi bencana non alam covid-19 ini. Maka, dari itu atas aspirasi warga tadi kita mewakili DPD LIRA Pekanbaru menelusuri informasi warga atas pola pendataan diarus bawah yang terkesan tidak merata untuk masyarakat yang membutuhkan.

 

LIRA turun ke tengah masyarakat dan mencari tau kebenaran atas keluhan masyarakat tadi. "Kita kunjungi beberapa rumah warga yang menyampaikan aspirasinya, ujar aktivis DPD LIRA Pekanbaru Zulfadhil Aries didampingi pengurus Titania, Yuli Putriana Roza, Helena Simamora, dan Nurmimi Asmar.

 

Berawal banyaknya aspirasi warga korban terimbas bencana non alam covid-19 ini mengadu. Maka, LIRA membawa aspirasi tersebut kepihak wakil rakyat di DPRD Kota Pekanbaru dan langsung di terima Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Doni Saputra.

 

Dalam kunjungan aktivis LIRA Kota Pekanbaru ini, Ketua Komisi I, Doni Saputra mengatakan bahwa keluhan atau aspirasi yang diperoleh teman-teman LIRA. Selain itu, pihak DPRD juga sering mendapatkan pertanyaan soal bantuan masyarakat terkait bencana non alam covid-19 bahkan ditengah situasi daerah dalam masa PSBB, ujar Doni saat dikonfirmasikan suaralira.com melalui selularnya Senin (20/04/2020) malam.

 

Menurutnya, teman dari aktivis LIRA tadi menyampaikan atas program pemerintah dalam membantu masyarakat terdampak covid-19 dinilai tidak merata. "Masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan tidak terdata kata teman-teman dari LIRA."

 

Dalam penetapan PSBB seharusnya pihak Pemko sudah siap berbagai hal termasuk antisipasi kebutuhan masyarakat. Kasian kita menetapkan PSBB, namum pemerintah belum siap khususnya menyangkut kebutuhan pokok yang sifatnya kemanusiaan, ujar Doni.

 

"Dampak bencana non alam ini sangat luas dan tidak untuk terkotak pada masyarakat miskin saja. Sekarang kita mengetahui sebagaimana dikatakan Pemko akan menyiapkan bantuan untuk 40.000 KK yang sampai saat ini masih tahap proses pendataan," papar Doni yang juga dari Fraksi PAN DPRD Kota Pekanbaru.

 

Dikatakannya, dari 40.000 KK tadi, paling terdata setiap Rukun Tetangga (RT) di Pekanbaru lebih kurang 5 sampai 7 Kepala Keluarga. Tentu banyak masyarakat terdampak covid-19 yang membutuhkan bantuan tidak terdata.

 

Menurutnya, perhitungan PSBB harus dipersiapan secara matang untuk meminimalisir dampak terhadap warga. "Masih perlu dihitung cermat supaya meminimalkan dampak terhadap warga terkait penerapan tersebut."

 

Kita lihat seperti di Kota Semarang itu lebih tinggi tingkat positif covid-19 namun pemerintahnya penuh kehati-hatian dalam penetapan PSBB. Atau bercermin ke Kota Bengkulu dimana bantuan pangan sembako dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak membedakan masyarakat miskin atau kaya saat pendataan maupun pembagiannya, tukas Doni mencontohkan.

 

Sementara ini di Kota Pekanbaru sudah hari ke tiga atau ke empat, dan saat ini bantuan pemerintah masih tahap proses pendataan. Proses pendataan juga banyak komplain warga yang terdampak atau korban dirumahkan tidak terdata.

 

"Kita berharap Pemko segera merealisasikan bantuan kebutuhan masyarakat terdampak bencana non alam ini. Kalau tidak jangan dipaksakan PSBB, ujar Doni sambil menegaskan." (sl01)