Jawa Timur, Suaralira.com -- Penyaluran program bantuan pemerintah untuk kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) senilai Rp2,4 juta per pelaku usaha sebagian sudah disalurkan. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat diminta mengawasi penyaluran agar tepat sasaran. "Ungkap Sudarsono sebagai ketua LSM TAMPERAK JATIM.

 

"Melihat singkatnya proses persiapan penyaluran bantuan untuk UMKM ini, saya menyarankan agar dilakukan pengawasan yang ketat dalam penyalurannya,"  sebut Sudarsono dalam keterangan saat di konfirmasi oleh Suaralira.com, Minggu, 27 Desember 2020.

 

Menurut Legislator aktivis penggiat anti korupsi Jawa Timur itu, pengawasan bisa dimulai dari database penerima bantuan, karena ia beranggapan mulai dari proses pengajuan hingga verifikasi diduga tidak efektif, ia beranggapan banyak penerima bantuan UMKM tidak memiliki usaha mikro, sesuai dengan ketentuan. Proses pendaftaran yang cenderung mudah dan fleksibel. Jadi indikasi awal, banyaknya warga yang mendadak jadi pelaku UMKM demi bantuan tersebut. 

 

melalui Lembaganya akan meminta pemerintah untuk melakukan Audit Penerima bantuan BLT UMKM dalam waktu dekat, "ujar nya.

 

Pemerintah menargetkan ada 4,5 juta pelaku UMKM yang akan menerima bantuan tersebut pada 2020, dan direncanakan 9,1 juta pelaku UMKM sampai akhir 2020 ini bisa menikmati bantuan tersebut. Melihat singkatnya waktu penyaluran, Sudarsono berharap proses penyalurannya harus diawasi dengan ketat.

 

"Proses verifikasi antara data yang dimiliki pemerintah dengan kenyataan di lapangan harus dilakukan dengan benar," ujar Sudarsono.

 

Langkah tersebut, jelasnya, antara lain untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana bantuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

 

Demikian juga, menurut Sudarsono, para penerima bantuan diwajibkan memberikan laporan pemanfaatan dana tersebut, agar bantuan tersebut tepat pemanfaatannya, sesuai yang direncanakan melalui pemerintah desa.

 

Selain itu, pemerintah juga harus bisa memastikan bahwa pelaku UMKM yang mendapat bantuan sudah dibekali keterampilan beradaptasi melakukan inovasi produk untuk menyesuaikan permintaan pasar yang baru, di tengah pandemi covid-19 ini.

 

"Pelaku UMKM yang terdaftar menerima bantuan dana, diharapkan juga mendapat keterampilan agar bisa beradaptasi menjalankan usaha di tengah pandemi covid-19," tegas Sudarsono.

 

Waktu untuk mengatasi ancaman resesi ekonomi di dalam negeri, menurut Sudarsono, relatif singkat. Diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi nasional di tengah pandemi covid-19.

 

Keseimbangan antara upaya pengendalian covid-19 dan penyelamatan ekonomi nasional dari resesi baru bisa dilakukan dengan baik, bila masyarakat memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah dalam menghadapi situasi saat ini.

 

Upaya seperti disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan memakai sabun, dalam keseharian, kata dia, merupakan salah satu bentuk dukungan masyarakat yang sangat diperlukan saat ini.

 

"Perlu dorongan dari para tokoh masyarakat, agar masyarakat bisa bergerak bersama pemerintah untuk mengatasi krisis di bidang kesehatan dan ekonomi saat ini," pungkas Sudarsono. (khlk/sl)