PEKANBARU, Suaralira.com -- Lagi-Lagi Anggota DPRD Provinsi Riau dua Periode dari Fraksi PDI-Perjuangan ini dilaporkan ke SPKT Polda Riau.

 

Langkah itu dilakukan setelah sekian kalinya oknum Anggota DPRD Dapil Inhu-Kuansing itu diduga berbohong dan terus melakukan praktek Akal Bulus.

 

Bagi Rahmad Nanda Anugrah, anak kandung dari Pasangan Suami Istri Eddy Rantau-Azizah, selaku Korban Penipuan dan atau Penggelapan Uang 170 Juta Rupiah oleh Oknum Anggota Dewan Kader PDIP atas inisial SP, bahwa orang tuanya kerap kali dibujuk rayu sekaligus ditipu daya atas kasus ini.

 

"Benar pak, ini sudah kesekian kalinya. Sudah Puluhan bahkan Ratusan Kali dibohongi sama Anggota Dewan SP. Kami ini hanya Manusia biasa, tak luput dari rasa Sabar yang mendalam. Sabar ada batasnya Pak. Proses Permintaan Uang 170 Juta ini sudah berlangsung +-15 tahun lamanya, Pokoknya Ngeri Pak", ungkap Rahmad Nanda Anugrah, Anak Kandung Eddy Rantau-Azizah, didampingi Larshen Yunus dan Saipul Nazli Lubis.

 

Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) itu bernomor: STPL/B/286/VII/2021/SPKT/RIAU, yang diterima pada hari ini, Senin (19/7/2021).

 

Adapun isi Surat itu, yakni Melaporkan SP yang merupakan oknum Anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PDI-Perjuangan, dengan Dugaan atas Terjadinya Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KHUPidana, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/286/VII/2021/SPKT/RIAU tanggal 19 Juli 2021.

 

"Bagi kami, bahwa upaya ini adalah bahagian dari semangat melawan Perbuatan Zholim. Ikhtiar kami hanya satu, yakni Kebenaran harus selalu di-Perjuangkan", tegas Larshen Yunus, Direktur Kantor Hukum Mediator dan Pendampingan Publik. 

 

Ditemani Saipul Nazli Lubis dan Rahmad Nanda Anugrah, Yunus sapaan akrab Ketua PP GAMARI itu dengan tegas mengatakan, bahwa SP harus Mempertanggung Jawabkan Perbuatannya.

 

"Jangan hanya beraninya sama Pak Eddy Rantau dan Buk Azizah. Hanya karena kedua orang tua itu sudah tak berdaya, ehh justru dijadikan kesempatan bagi Pak SP dalam menjalankan Aksi Akal Bulusnya. Orang tua tak berdaya ini kok ditipu terus", kesal Aktivis Larshen Yunus.

 

Sampai diterbitkan berita ini, Chatingan WhatsApp antara Nanda dan SP tak juga aktif. Chatingan Nanda tak dibalas SP. 

 

"Ini lagi, Berani-Beraninya Pak SP Titipkan Mobil Honda Jazz sebagai bahan Jaminan, tanpa disertai Bukti Surat Penyerahan, STNK, BPKP maupun kelengkapan lainnya. Maksudnya apa ini ? Mau Menjebak Kedua Orangtua ini ya Pak Dewan Yth?!" tutur Larshen Yunus, dengan nada kesal.

 

Pada akhirnya Kantor Hukum Mediator dan Pendampingan Publik yang dipimpin Larshen Yunus dan Saipul Nazli Lubis lakukan Langkah yang Lebih Serius Lagi.

 

"Hukum harus Adil. Semangat Presisi Polri Wajib ditegakkan. Hukum itu Mesti Berdiri Kokoh, membela yang Benar", harap Saipul Nazli Lubis, mengakhir pernyataan persnya. ***(sl)