PEKANBARU (RIAU), suaralira.com - Komisi IV DPRD Riau yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral, sudah melakukan pertemuan hearing perdana dengan pihak PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Dimana PHR merupa selaku anak perusahaan Pertamina yang ditunjuk sebagai operator Blok Rokan.

Rapat kerja dengan PHR berlansung pada Hari Kamis (12/08/2021) di ruang Komisi IV DPRD Riau. Ini persiapan pengelolaan Blok Rokan yang juga dimulai 9 Agustus 2021 lalu.

Pertemuan hearing bersama PT PHR selaku bagian anak perusahaan Pertamina ini untuk mengetahui jajaran. Dan pertemuan dihadiri langsung Direktur Utama PHR, Jaffee A Suardin serta jajarannya.

Sementara itu, DPRD Riau ini dipimpin Ketua Komisi IV Parisman Ihwan, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Dani M Nursalam. Serta anggota Komisi IV lainnya, yaitu Adam Syafaat, Farida H Saad, Yuyun Hidayat, Syafrudin Iput, Mardianto Manan, Nurzafri, Sahiddin, dan Abdul Kasim, serta dihadiri Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti.

Beroperasinya PT PHR di Provinsi Riau, ungkap Parisman Ihwan, berharap dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Hal ini, karena setelah secara resmi menjadi operator blok migas legendaris pasca peralihanya Blok Rokan dari pihak Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada Pertamina. Peralihan merupa peristiwa sejarah penting bagi masyarakat Riau.

“Blok Rokan, pernah menjadi penghasil devisa terbesar di negara ini dari migas dan sumber utama pembangunan. DanS selamat datang di Provinsi Riau. Karena sudah 97 tahun Riau ini terjajah. Mudah-mudahan dengan adanya PT PHR, bisa terjadinya pembaharuan untuk Provinsi Riau dan pencerahan untuk ekonomi di Riau kedepannya,” ujarnya.

Politisi Golkar ini menjelaskan, banyak harapan semua komponen masyarakat Riau dengan kembalinya Blok Rokan ke pangkuan ibu pertiwi. Dengan dipercaya PT PHR, sebut pria yang akrab dipanggil Iwan Fatah, itu akan membawa manfaat besar bagi masyarakat dan daerah Riau. Khususnya meningkatkan memajukan bidang kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan masyarakat Riau secara keseluruhan.

Senada itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Riau Dani M Nursalam pun mengatakan, pertemuan hearing perdana dengan PT PHR. Didalam hal ini, Komisi IV merupa komisi menjadi bagiannya dan leading sektor didalam menunjang operasional eksplorasi. "PHR itukan baru bertugas, jadi kita mau mengetahui dari program-program yang akan dilakukan. Dikarena pimpinan PHR masih baru," katanya.

Politisi PKB ini mengatakan, bahwa Blok Rokan akan tetap menjadi ladang migas andalan bisa meningkatkan pendapatan negara. Dijelaskanya saat pertemuan itu dari PHR menyatakan, mereka berupaya mempertahan atau bahkan menggenjot produksi migas. Dari sumur minyak ada akan dimaksimalkan dan bahkan sudah direncana pengeboranya sumur minyak baru.

"Selain itu, Komisi IV DPRD Riau, juga menyampaikan temuan dari sejumlah elemen mempertanyakan soal limbah, diharapkan PHR dapat menyelesaikan persoalanya lingkungan yang disisakan Chevron," ujarnya. Lebih lanjut Dani M Nursalam mengatakan, hal Blok Rokan menjadi penopang utama yang secara nasional untuk bisa menuju 1 juta barel per-hari.

Menyikapi ini, Direktur Utama PT PHR Jaffee A Suardin mengatakan, terkait profil wilayah kerja Rokan, diantaranya ini memiliki daerah operasi seluas 6.200 km² meliputi 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau, ada 80 lapangan aktif terdiri lebih kurang 13.600 sumur, memproduksi minyak mentah Heavy Oil dan Light Oil, punya pembangkit listrik, memiliki operasi steamflood Duri yang merupa salah satu operasi steamflood terbesar di dunia, juga punya 12 operasi waterflood, serta punya 2.800 karyawan dan lebih dari 20.000 kontraktor.

Selain itu ia pun mengatakan, sebanyak 2.689 karyawan Chevron ini bergabung dengan PHR. Sedangkan terkait limbah, bahwa pihaknya diberi penugasan oleh pemerintah melalui SKK Migas didalam bentuk surat penugasan. Terkait untuk dana, itu 100% pada rekening bersama. Sehingga PHR tidak ada mengeluarkan biaya sama sekali. Dan semua program kerja akan disetujui SKK Migas karena dananya dari rekening bersama. **(ADV/ DPRD Riau)