Surabaya, Suaralira.com -- Ketua LSM Tamperak (Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi) Jawa Timur mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Surabaya, mengusut seluruh program aspirasi DPR RI asal jawa timur, yang diduga sarat KKN, dan tidak tepat sasaran.

 

”Kami minta Kejati mengusut tuntas semua program aspirasi anggota DPR RI asal Jawa Timur di berbagai daerah, karena selain tidak transparan, diduga sarat KKN dan tidak tepat sasaran,” kata Sudarsono dalam keterangan Persnya, Senin, 25 Oktober 2021.

 

Dia menduga, sejumlah program aspirasi DPR RI dan DPRD Jawa Timur sejak tahun 2017 hingga 2020, banyak dikuasai timses atau keluarga, bahkan diduga ada yang diperjualbelikan, sebagaimana berita yang beredar selama ini.

 

”Kami menduga program-program ini tidak semuanya sampai ke tangan masyarakat yang berhak, misalkan kelompok tani, nelayan, perkebunan dan lainnya, bahkan diduga ada yang dikuasai atau diperjualbelikan oleh timses atau staf DPR. Jika memang benar, uangnya disetor ke siapa, itu yang sedang kami selidiki,” ungkap Sudarsono itu.

 

Sudarsono mengajak semua pihak mengawasi setiap program aspirasi DPR RI, dan DPRD Jawa Timur agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Dia juga bersama masyarakat, dan para aktivis lainya berencana menggelar aksi, apabila kritikannya tidak ditanggapi.

 

”Kita harap semua pihak memperhatikan semua program aspirasi dewan, mulai dari DPRK-DPRA hingga DPR RI, agar benar – benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, dan kami nanti akan gelar aksi bila tidak ditanggapi,” ujar Sudarsono saat ditemui di di kantornya. Ia juga menambahkan terkait realisasi jaring aspirasi masyarakat (jasmas) kuat di duga menjadi bancakan para tim sukses. (sdr/sl)