Suaralira.com, Jakarta -- Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (6/4/2023) malam akhirnya tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (7/4/2023) pada pukul 16.00 WIB.

 

Ia mengenakan baju berwarna hitam berkerah putih, celana hitam, dan sepatu biru. Adil juga terlihat membawa koper saat hendak memasuki gedung KPK.

 

Diketahui, dalam kegiatan tangkap tangan tadi malam, KPK mengamankan puluhan pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti.

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengamankan seorang pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Riau dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, Kamis (6/4/2023) malam kemarin.

 

Sang pejabat BPK tersebut bernama M Fahmi yang merupakan Ketua Tim BPK Perwakilan Riau. Ia juga sudah tiba di gedung merah putih KPK di Jakarta bersama Bupati M Adil, Jumat (7/4/2023) siang tadi.

 

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, pegawai BPK tersebut diamankan bersama 25 orang lainnya, termasuk M Adil. Namun, sejauh ini hanya 8 orang yang dibawa ke Jakarta untuk melanjutkan pemeriksaan. Sebagian orang yang ditangkap menjalani pemeriksaan di Selatpanjang dan Pekanbaru.

 

"Saat ini pihak yang diamankan sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Ada 2 orang yaitu Bupati Kepulauan Meranti dan 1 orang anggota tim BPK perwakilan Riau. Keduanya segera dilakukan pemeriksaan lanjutan," terang Ali Fikri.

 

Sejauh ini, Ali belum mengungkap peran pegawai BPK perwakilan Riau dalam kasus dugaan suap tersebut. Pihaknya hanya akan mempercepat pemeriksaan terkait kasus tersebut.

 

"Karena dalam waktu 1x 24 jam tim harus segera menentukan sikap," tegasnya.

 

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, Adil diduga menerima suap terkait pengadaan jasa umrah.

 

Selain itu, Adil juga diduga melakukan korupsi terkait pemotongan Uang Pengganti dan Ganti Uang Persediaan (UP dan GUP).

 

Pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang persediaan (UP dan GUP) dipotong 5-10 persen, ujar Ghufron, Jumat (7/4/23). (Sang/sl)