Suaralira.com, Pekanbaru - Komisi I DPRD Riau melakukan hearing atau pemanggilanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau. Hal ini, bahas persiapan Pilgub dan Pilkada se - Riau, Rabu (28/2).
"Pemilu Pilgub dan Pilkada serentak 2024 sudah memasuki tahapan akhir. Disaat ini penyelenggara maupun pelaku politik juga mulai menatap Pilkada serentak direncana dilangsungkan November mendatang. Oleh karena itu, Komisi I pun mengundang KPU dan Bawaslu Riau untuk dapat membahas persiapan hingga persoalan teknis, Rabu (28/2/2024).
Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy M Yatim mengatakan, pihaknya ingin mengetahui lebih lanjut yang terkait persiapan Pilkada serentak di semua daera Riau di November mendatang, serta kesiapan kedua belah pihak penyelenggara. Halnya itu pemilihan serentak kepala daerah baik Gubernur dan Bupati Walikota, maka persiapan menjadi penting.
Sementara itu anggota Komisi I, Mardianto Manan mempertanyakan apakah nantinya calon kepala daerah dari kalangan legislatif diwajibkanya mundur atau tidak. "Misalnya saya ini, anggota DPRD belum habis masa jabatan, terus di periode ini saya maju dan terpilih lagi, nah saya harus mengundurkan diri atau tidak," kata Mardianto.
Kemudian sambungnya, misalnya bukan dewan, tetapi di periode ini maju dan juga terpilih. Nanti misalnya maju, sudah dapat nomor urut sebagai calon bupati, tapi agi kampanye setelah penetapan calon bulan Agustus misalnya, tapi di Oktober dilantik, jadi anggota dewan, itu bagaimana?.
Selain persiapan Pemilu, katanya, Komisi I juga menanyakan terkait syarat dan aturan pencalonan halnya sebagai kepala daerah khususnya yang sedang menjabat apakah mengundurkanya diri atau tidak. "Dan juga mempertanyakan terkait suara yang dipilih yang lama atau yang baru," katanya.
Sementara itu, ditempat yang sama, Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal ini menyebutkan pertemuan dengan Komisi I DPRD Riau itu lebih membahas halnya terkait persiapan anggaran pelaksanaan pilkada se rentak di Riau. "Untuk Bawaslu Riau membutuhkan anggaran pelaksanaan pilguri sebanyak 31,5 miliar," sebut Alnofrizal. (Advetorial DPRD Riau/Rul)