Jelang Peresmian MPP, Sekda Meranti Tekankan Kesiapan Petugas dan Fasilitas

SuaraLira.Com, Meranti – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai mempercepat penyelesaian berbagai persiapan menjelang beroperasinya Mal Pelayanan Publik (MPP). Pusat pelayanan terpadu yang diharapkan mempermudah masyarakat mengakses berbagai urusan administrasi tersebut dijadwalkan diresmikan pada 4 Desember 2026.

Sejumlah pekerjaan masih menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama penyempurnaan kondisi gedung, kelengkapan fasilitas pelayanan, kesiapan petugas, hingga pemantapan standar operasional masing-masing instansi yang akan bergabung.

Perkembangan persiapan itu dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, S.H., di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Selasa (17/11/2026).

Rapat tersebut digelar mewakili Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar dan dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Susanti, S.H., M.Si., bersama perwakilan organisasi perangkat daerah serta instansi terkait.

Dalam pembahasan tersebut terungkap bahwa jadwal peresmian MPP mengalami perubahan. Agenda yang sebelumnya direncanakan pada 24 November 2026 kini dijadwalkan ulang menjadi 4 Desember 2026 berdasarkan informasi dari kementerian.

Peresmian nantinya akan dilaksanakan secara daring atau virtual.

Kepala DPMPTSP Kepulauan Meranti, Susanti, menjelaskan bahwa perubahan jadwal tersebut memberikan tambahan waktu bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang masih diperlukan, khususnya terkait kondisi fisik bangunan dan fasilitas pendukung.

Ia menyebutkan, dari sisi administrasi, persiapan pembentukan MPP pada prinsipnya telah rampung. Namun, beberapa bagian gedung masih membutuhkan penyempurnaan sebelum digunakan untuk kegiatan pelayanan masyarakat.

"Alhamdulillah, secara administrasi persiapan kita sudah lengkap. Namun, untuk kondisi gedung masih ada beberapa bagian yang perlu disempurnakan. Dengan tambahan waktu ini, kita berupaya semaksimal mungkin agar seluruh persiapan dapat diselesaikan sesuai harapan," jelas Susanti.

Untuk agenda peresmian pada 4 Desember mendatang, perwakilan DPMPTSP bersama Bupati Kepulauan Meranti direncanakan mengikuti kegiatan di Jakarta bersama kementerian. Sementara di daerah, kegiatan akan diikuti Sekda bersama instansi yang tergabung dalam penyelenggaraan MPP.

Adapun syukuran dan peresmian secara langsung di Kepulauan Meranti direncanakan bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-18 Kabupaten Kepulauan Meranti pada 19 Desember 2026.

Sekda Minta Seluruh Instansi Pastikan Kesiapan Layanan

Dalam rapat tersebut, Sekda Sudandri menegaskan bahwa kehadiran MPP tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan agenda peresmian pemerintah pusat. Lebih dari itu, fasilitas tersebut harus mampu menghadirkan perubahan nyata dalam sistem pelayanan publik di daerah.

Menurutnya, MPP dibangun untuk mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dalam satu tempat sehingga masyarakat dapat mengurus berbagai kebutuhan dengan lebih mudah, cepat, transparan, dan efisien.

Karena itu, ia meminta seluruh instansi yang akan bergabung agar tidak hanya menyiapkan administrasi, tetapi juga memastikan seluruh kebutuhan operasional benar-benar tersedia.

Mulai dari kepastian jenis layanan, jumlah petugas, pembagian jadwal kerja, hingga mekanisme penunjukan petugas pengganti apabila petugas utama berhalangan hadir.

Sudandri juga mengapresiasi kerja sama seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses persiapan pembentukan MPP. Ia berharap koordinasi yang telah terbangun dapat terus dipertahankan hingga pusat pelayanan tersebut beroperasi.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama kita selama ini. Saya juga berharap melalui forum MPP ini, sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus berjalan dan berlanjut sebagaimana mestinya," ujarnya.

Selain sumber daya manusia, kelengkapan fasilitas juga menjadi perhatian penting. Setiap instansi diminta memastikan kesiapan loket, komputer, jaringan internet, sistem antrean, serta informasi pelayanan yang mudah dipahami masyarakat.

Menurut Sudandri, fasilitas tersebut harus berfungsi dengan baik agar tidak menimbulkan kendala ketika masyarakat mulai memanfaatkan layanan MPP.

"Kita harus memastikan kesiapan petugas, sarana prasarana, loket, komputer, internet, sistem antrean, serta informasi pelayanan. Semua itu harus dipersiapkan dengan baik agar masyarakat benar-benar mendapatkan kemudahan ketika mengakses layanan," tegasnya.

Standar Pelayanan dan Pengaduan Harus Jelas

Tidak hanya menyangkut fasilitas, Sekda juga meminta setiap instansi memperjelas standar pelayanan yang akan diterapkan di MPP.

Hal tersebut mencakup persyaratan administrasi, tahapan prosedur, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Ia menilai kepastian standar pelayanan sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui secara jelas proses yang harus dilalui ketika mengurus dokumen maupun kebutuhan administrasi lainnya.

Mekanisme penanganan pengaduan juga diminta dipersiapkan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan apabila menemukan kendala dalam memperoleh pelayanan.

Dalam kesempatan itu, DPMPTSP diminta menyampaikan perkembangan persiapan secara terperinci, termasuk fasilitas yang telah tersedia, kebutuhan yang masih belum terpenuhi, serta langkah penyelesaian yang harus segera dilakukan.

Instansi lainnya juga diminta melaporkan kesiapan masing-masing, mulai dari jenis layanan yang akan dibuka, penempatan petugas, dukungan fasilitas, hingga kemungkinan kendala dalam pelaksanaan operasional.

Sudandri turut mendorong dilaksanakannya simulasi pelayanan sebelum MPP diresmikan. Melalui simulasi tersebut, pemerintah daerah dapat mengevaluasi kesiapan petugas, sistem pelayanan, fasilitas, serta koordinasi antarinstansi.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan MPP tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan peresmian. Hal terpenting adalah bagaimana pelayanan dapat berjalan secara konsisten dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"MPP hanya dapat berjalan optimal apabila seluruh organisasi penyelenggara memiliki semangat kolaborasi, saling bekerja sama, dan berkoordinasi secara aktif. Setelah diresmikan, pekerjaan kita tidak berhenti. Komitmen ini harus terus dijaga dan dievaluasi secara berkala demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.

Dengan jadwal peresmian yang semakin dekat, Pemkab Kepulauan Meranti diharapkan mampu menuntaskan seluruh kebutuhan yang masih menjadi pekerjaan rumah.

Kehadiran MPP nantinya menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan yang lebih terintegrasi. Masyarakat tentu berharap pusat pelayanan tersebut benar-benar mampu memangkas kerumitan birokrasi, memberikan kepastian waktu dan prosedur, serta menghadirkan pelayanan yang mudah dijangkau.(Sang/sl)