SuaraLira.Com, Meranti -- Rancangan arah kebijakan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tahun 2027 mulai menemukan titik kesepakatan. DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 melalui rapat paripurna, Senin (16/11/2026).
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara pimpinan DPRD dan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan Pertama Tahun Persidangan 2026.
Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), proyeksi total belanja APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2027 mencapai Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun.
Namun, di balik angka tersebut, struktur keuangan daerah masih memperlihatkan besarnya ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Dari total pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp1.065.413.121.980, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai Rp185.536.761.562. Sementara pendapatan transfer mendominasi dengan nilai Rp879.876.360.418.
Artinya, sekitar 82,59 persen pendapatan daerah masih bersumber dari transfer, sedangkan PAD hanya menyumbang sekitar 17,41 persen.
Komposisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dan menggali potensi ekonomi yang selama ini belum dimaksimalkan.
Rapat Paripurna Disetujui Aklamasi
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah, S.H., M.Si., didampingi Ketua DPRD H. Khalid Ali, S.E., serta Wakil Ketua Antoni Shidarta, S.H., M.H.
Dari total 30 anggota DPRD, sebanyak 21 orang tercatat hadir dan menandatangani daftar kehadiran. Dengan jumlah tersebut, pimpinan sidang menyatakan rapat telah memenuhi ketentuan kuorum berdasarkan tata tertib DPRD.
Setelah melalui rangkaian pembahasan dan penyampaian agenda, pimpinan sidang meminta persetujuan anggota dewan terhadap hasil pembahasan KUA-PPAS 2027.
Persetujuan diberikan secara aklamasi oleh anggota yang hadir dan kemudian disahkan melalui ketukan palu pimpinan sidang.
Agenda tersebut sekaligus mengakhiri pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif mengenai arah kebijakan umum serta plafon sementara anggaran daerah tahun mendatang.
Defisit Rp2,6 Miliar Ditutup Pembiayaan Daerah
Dalam struktur anggaran yang disepakati, pemerintah daerah memproyeksikan pendapatan sebesar Rp1,065 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp1,068 triliun.
Selisih antara kedua komponen tersebut menghasilkan defisit sebesar Rp2,6 miliar.
Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah merencanakan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp2,6 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan ditetapkan nihil, sehingga pembiayaan netto mencapai angka yang sama.
Dengan skema tersebut, struktur anggaran direncanakan berada dalam posisi seimbang.
Meski demikian, angka tersebut masih berupa proyeksi dalam KUA-PPAS dan belum menjadi APBD definitif. Rincian program serta alokasi anggaran setiap perangkat daerah masih akan diproses melalui tahapan penyusunan RAPBD 2027.
Tiga Sektor Menjadi Prioritas Pembangunan
Dalam sambutannya, Bupati H. Asmar menyampaikan bahwa kebijakan anggaran tahun 2027 diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ada tiga agenda utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian dan komoditas unggulan Kepulauan Meranti. Pemerintah berharap potensi ekonomi lokal dapat memberikan dampak lebih besar terhadap produktivitas dan pendapatan masyarakat.
Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Ketiga, menekan angka kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial melalui penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Asmar menegaskan bahwa penyusunan kebijakan anggaran tersebut mengacu pada RKPD 2027 dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti, sekaligus diselaraskan dengan prioritas pembangunan pemerintah provinsi dan pusat.
Ia juga mengingatkan agar setiap penggunaan anggaran mengutamakan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.
OPD Diminta Tidak Lambat Menyusun Anggaran
Setelah kesepakatan ditandatangani, Bupati meminta TAPD dan seluruh kepala OPD segera menindaklanjuti hasil pembahasan.
Masing-masing perangkat daerah diminta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan pagu dan indikator kinerja yang telah disepakati.
Asmar menilai tahap berikutnya tidak kalah penting karena seluruh kebijakan yang telah dirumuskan harus diterjemahkan menjadi program konkret dengan sasaran yang jelas.
Ia juga mengapresiasi DPRD atas berbagai masukan dan pandangan selama pembahasan berlangsung. Menurutnya, perbedaan pendapat dan kritik merupakan bagian dari proses demokrasi untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih baik.
Bupati menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan sekadar dokumen administratif tahunan.
Publik Menunggu Rincian Belanja dan Pemerataan Pembangunan
Dengan disepakatinya KUA-PPAS 2027, perhatian selanjutnya tertuju pada rincian penggunaan anggaran di masing-masing OPD.
Besarnya proyeksi APBD perlu diikuti dengan kejelasan mengenai program yang akan dilaksanakan, terutama pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai kecamatan.
Selain itu, besarnya porsi pendapatan transfer juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD melalui optimalisasi sektor-sektor potensial.
Masyarakat tentu berharap kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah tersebut tidak hanya menghasilkan angka besar di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab persoalan pembangunan yang selama ini dirasakan masyarakat Kepulauan Meranti.
Kini, tahapan penyusunan RAPBD 2027 menjadi momentum penting untuk memastikan setiap alokasi anggaran memiliki manfaat, sasaran, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Sebab, keberhasilan APBD bukan hanya diukur dari besarnya anggaran yang disepakati, melainkan dari hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(Sang/sl)
