Polemik Rp1,4 Miliar Belum Terjawab, Karmila Sari Justru Singgung Berita Hoaks, BASMI Bersuara

PEKANBARU, Suaralira.com – Polemik dugaan pemberian bantuan senilai Rp1,4 miliar kepada aktivis Muhajirin dan keluarganya yang dikaitkan dengan anggota DPR RI, Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M., kini menjadi sorotan publik. Persoalan tersebut turut mendapat perhatian Barisan Masyarakat Bersih dari Korupsi (BASMI) Riau yang meminta adanya keterbukaan dan penjelasan secara transparan.
 
Polemik ini mencuat setelah Muhajirin sebelumnya melaporkan dugaan ijazah palsu Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, ke Polda Riau hingga Mabes Polri. Persoalan tersebut sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Diketahui, Bistamam merupakan ayah kandung Karmila Sari.
 
Situasi semakin menjadi perhatian setelah beredar pemberitaan mengenai pernyataan Karmila Sari yang menyebut bantuan tersebut sebagai bagian dari aspirasi untuk membantu Muhajirin dan keluarganya. Dalam kutipan yang beredar di salah satu media online, Karmila menyampaikan, "Ini revit aspirasi saya untuk bantu Muhajirin dan keluarga. Inilah pentingnya adab, senilai Rp1,4 miliar."
 
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bentuk, dasar, mekanisme, serta peruntukan bantuan yang dimaksud. Terlebih, munculnya polemik itu berdekatan dengan persoalan hukum yang sebelumnya dilaporkan Muhajirin terhadap Bupati Rohil.
 
Untuk memperoleh kejelasan, media ini mencoba meminta konfirmasi langsung kepada Karmila Sari melalui pesan WhatsApp pada Kamis (19/11/2026). Namun, alih-alih memberikan penjelasan secara rinci mengenai substansi bantuan yang dipertanyakan, Karmila justru menyampaikan keberatannya atas pemberitaan yang berkembang.
 
"Saya tak ikut-ikut, nanti kalian percayanya Muhajirin. Kita dah kerja buat rakyat, malah mau diperintah Muhajirin sebar berita dan counter berita hoaks, miris lihat dunia wartawan," ungkap Karmila.
 
Pernyataan tersebut turut menjadi perhatian karena persoalan yang ditanyakan media berkaitan dengan transparansi bantuan dan kepentingan informasi publik. Dalam kerja jurnalistik, konfirmasi kepada pihak-pihak terkait merupakan bagian dari penerapan prinsip keberimbangan, bukan bentuk keberpihakan kepada salah satu pihak.
 
Bahkan, Karmila kemudian meminta media ini menghubungi Dodi Irwansyah, Kepala SMP Swasta Harapan Tanjung Medan, yang berlokasi di kompleks Pondok Pesantren Darul Ihsan, Jalan Tanjung Makmur Nomor 10, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir.
 
Saat dikonfirmasi mengenai bantuan yang dikaitkan dengan Muhajirin, Dodi mengaku tidak mengetahui adanya hubungan antara Muhajirin dengan program revitalisasi sekolah yang diterima pihaknya.
 
"Kalau itu saya tidak tahu, Bang. Bantuan revitalisasi ini informasi dari dinas, Bang. Tidak ada sangkut paut sama Pak Muhajirin," jelas Dodi.
 
Ia juga menyampaikan bahwa pihak sekolah memperoleh informasi dari dinas terkait bahwa program revitalisasi tersebut merupakan aspirasi Karmila Sari.
 
"Dinas memberitahu kami pihak sekolah kalau revitalisasi ini adalah aspirasi dari Ibu Karmila," ungkapnya.
 
Dodi menyebut pihak sekolah menerima bantuan revitalisasi senilai Rp411 juta dan menyampaikan apresiasi kepada Karmila Sari atas dukungan tersebut.
 
"Kami pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Karmila yang telah memberikan aspirasi dana revitalisasi sebesar Rp411 juta. Bantuan itu tidak ada hubungannya dengan persoalan bupati," ucap Dodi.
 
Muhajirin saat dimintai penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa dirinya maupun keluarganya tidak pernah menerima bantuan senilai Rp1,4 miliar sebagaimana disampaikan Karmila Sari dalam pemberitaan NadaViral.com berjudul "Dugaan Ijazah SMEA Palsu Bupati Rohil, Karmila: Saya Bantu Muhajirin dan Keluarga Rp1,4 Miliar" yang diterbitkan Selasa (17/11/2026).
 
"Saya kaget membaca pernyataan Ibu Karmila Sari. Saya tegaskan, tidak benar saya dan keluarga menerima bantuan Rp1,4 miliar dari beliau. Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang keliru," tegas Muhajirin.
 
Menyikapi polemik tersebut, Ketua BASMI Riau, Fadli Akbar, menyampaikan apresiasi terhadap perhatian Karmila Sari dalam mendukung pembangunan dunia pendidikan. Namun, menurutnya, apresiasi terhadap program pendidikan tidak serta-merta menghilangkan kewajiban seorang pejabat publik untuk memberikan penjelasan atas persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
 
Fadli menilai, sebagai anggota DPR RI yang memperoleh amanah dari rakyat, Karmila Sari seharusnya dapat menyikapi pertanyaan publik secara proporsional, terbuka, dan bijaksana. Apalagi, polemik yang berkembang menyangkut dugaan pemberian bantuan dengan nilai yang tidak kecil.
 
"Kalau memang bantuan Rp1,4 miliar tersebut benar diberikan kepada Muhajirin dan keluarganya, jelaskan secara terbuka. Apa bentuk bantuannya, dari mana sumber anggarannya, bagaimana mekanismenya, serta apa dasar pemberiannya. Jangan sampai ruang publik dipenuhi spekulasi hanya karena tidak adanya penjelasan yang utuh," tegas Fadli.
 
Ia juga menyayangkan munculnya pernyataan yang dinilai menyudutkan profesi wartawan ketika media menjalankan tugas konfirmasi.
 
Menurut Fadli, pertanyaan wartawan tidak seharusnya langsung diartikan sebagai upaya menggiring opini atau menyebarkan berita hoaks. Sebab, konfirmasi merupakan bagian penting dari proses jurnalistik untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
 
"Pejabat publik harus memahami bahwa kritik dan pertanyaan wartawan merupakan bagian dari kontrol sosial. Jika ada informasi yang dianggap tidak benar, silakan bantah dengan data dan fakta. Bukan justru menggeneralisasi kerja wartawan atau menghindari pertanyaan yang substansinya menyangkut kepentingan publik," ujarnya.
 
Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi mengenai motif di balik polemik bantuan tersebut. Namun, kedekatan waktu antara persoalan yang dilaporkan Muhajirin dengan mencuatnya informasi bantuan Rp1,4 miliar patut dijelaskan secara terang agar tidak menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat.
 
"Jangan biarkan publik bertanya-tanya. Kalau memang tidak ada kaitannya dengan persoalan yang dilaporkan Muhajirin, buktikan melalui penjelasan yang transparan. Pejabat publik harus siap dikritik, siap dikonfirmasi, dan siap mempertanggungjawabkan setiap kebijakan maupun pernyataan yang menjadi perhatian masyarakat," tegasnya.
 
Fadli menambahkan, jabatan publik bukanlah ruang untuk memperoleh keistimewaan tanpa kritik. Sebaliknya, semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar pula tanggung jawab untuk memberikan keterbukaan kepada masyarakat.
 
"Jangan hanya mau menerima kepercayaan dan fasilitas dari rakyat, tetapi ketika dimintai penjelasan justru merasa disudutkan. Jika ada tudingan yang tidak benar, luruskan dengan fakta. Publik berhak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya," tutup Fadli.
 
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih membuka ruang konfirmasi kepada Karmila Sari guna memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai polemik dugaan bantuan Rp1,4 miliar tersebut, termasuk sumber, mekanisme, penerima, serta peruntukannya. (Zha)