KUA-PPAS Meranti 2027 Disepakati Rp1,068 Triliun, PAD Hanya Rp185,5 Miliar, Ini Rincian Anggarannya

SuaraLira.Com, Meranti – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan proyeksi anggaran mencapai Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, bersama pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Senin (16/11/2026).

Angka tersebut menjadi gambaran awal arah kebijakan keuangan daerah untuk tahun 2027. Namun, komposisi pendapatan yang disepakati memperlihatkan bahwa sumber pembiayaan Kabupaten Kepulauan Meranti masih didominasi dana transfer pemerintah.

Berdasarkan pemaparan Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah, S.H., M.Si., pendapatan daerah dalam proyeksi KUA-PPAS 2027 ditargetkan sebesar Rp1.065.413.121.980.

Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya diproyeksikan sebesar Rp185.536.761.562 atau sekitar Rp185,54 miliar.

Sementara pendapatan transfer mencapai Rp879.876.360.418 atau sekitar Rp879,88 miliar.

Dengan komposisi tersebut, pendapatan transfer masih menjadi penopang utama keuangan daerah, sedangkan kontribusi PAD berada di kisaran 17,41 persen dari total pendapatan yang diproyeksikan.

Kondisi ini menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi ekonomi dan sumber pendapatan daerah.

Belanja Daerah Tembus Rp1,068 Triliun

Dalam dokumen kesepakatan tersebut, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun.

Dengan target pendapatan sebesar Rp1.065.413.121.980, terdapat selisih yang menimbulkan proyeksi defisit anggaran sebesar Rp2,6 miliar.

Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dengan nilai yang sama. Sementara pengeluaran pembiayaan diproyeksikan nihil, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp2,6 miliar.

Meski demikian, angka-angka tersebut masih merupakan proyeksi dalam dokumen KUA-PPAS dan belum menjadi APBD definitif. Selanjutnya, pemerintah daerah akan memasuki tahapan penyusunan Rancangan APBD 2027 beserta nota keuangannya.

Tiga Prioritas Pembangunan Jadi Perhatian

Dalam sambutannya, Bupati H. Asmar menyampaikan bahwa kebijakan anggaran tahun 2027 diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setidaknya terdapat tiga sektor utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus memperluas peluang ekonomi lokal.

Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam pemerataan akses pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.

Ketiga, menekan kesenjangan sosial dan angka kemiskinan melalui penguatan jaring pengaman sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat agar program bantuan dan pembangunan dapat menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Asmar menegaskan bahwa penyusunan kebijakan anggaran tersebut mengacu pada RKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2027, RPJMD, serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Ia juga meminta agar penggunaan anggaran tetap memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.

TAPD dan OPD Diminta Segera Menindaklanjuti

Bupati Asmar mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD yang telah terlibat dalam pembahasan KUA-PPAS 2027.

Menurutnya, berbagai masukan, perbedaan pandangan, dan kritik selama pembahasan merupakan bagian dari proses demokrasi dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah.

Ia mengingatkan bahwa kesepakatan tersebut bukan akhir dari proses penganggaran, melainkan menjadi dasar untuk melanjutkan penyusunan RAPBD 2027.

Untuk itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera menindaklanjuti hasil kesepakatan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Penyusunan tersebut harus mengacu pada pagu anggaran dan indikator kinerja yang telah disepakati bersama.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah, menjelaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan dilaksanakan berdasarkan agenda yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD melalui Keputusan Nomor 16/Kpts-DPRD/BM/XI/2026.

Pembahasan sebelumnya telah dilakukan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD hingga menghasilkan kesepakatan proyeksi struktur APBD murni tahun 2027.

Pelaksanaan penandatanganan juga mengacu pada ketentuan tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2019.

Publik Menanti Realisasi Anggaran

Dengan disepakatinya KUA-PPAS 2027, perhatian berikutnya tertuju pada bagaimana pemerintah daerah menerjemahkan angka anggaran tersebut menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Besarnya proyeksi APBD tentu harus diikuti dengan perencanaan yang matang, terutama dalam menentukan program prioritas, pemerataan pembangunan antarkecamatan, peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, ketergantungan pendapatan terhadap dana transfer juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk terus menggali potensi PAD secara optimal.

Publik tentunya berharap anggaran lebih dari Rp1 triliun tersebut tidak hanya terlihat besar dalam dokumen perencanaan, tetapi juga mampu menghasilkan pembangunan yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Meranti.

Sebab, ukuran keberhasilan pengelolaan APBD bukan semata-mata besarnya nilai anggaran, melainkan sejauh mana setiap rupiah yang dibelanjakan mampu menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat.(Sang/sl)