"Bagi pemerintah dan saya pribadi, apa yang disampaikan Waketum Emron Pangkapi, secara prinsip di mata pemerintah dan saya pribadi PPP hanya satu. Ibarat satu keluarga. Ada kakak adik ribut, suami istri ribut, itu ursan keluarga. Tapi PPP sebagai pilar demokrasi, bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. PPP harus tetap ada selama republik ada," ujar Tjahjo saat meresmikan pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-IV Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (24/2).

"Kami atas nama pemerintah dengan resmi bersama-sama dengan Pak Menkumham (Yasonna H Laoly) menyatakan membuka dengan resmi Mukernas ke-IV PPP," ujar Tjahjo yang disambut tepuk tangan peserta Mukernas.

Tjahjo berharap Mukernas ke-IV dapat menghasilkan keputsan partai yang bermanfaat tak hanya bagi PPP namun juga bagi bangsa dan Negara. “Dengan harapan semoga Mukernas dengan semangat musyawarah mufakat mampu hasilkan keputusan partai yang tak hanya bermanfaat buat PPP tapi juga bangsa negaranya," katanya.

Selain Menkum HAM, hadir pada pembukaan Mukernas ini Menteri Dalam Negeri  Tjahyo Kumolo, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, mantan Menteri Sosial  Bachtiar Chamsyah, wakil parpol yang ada di DPR RI serta para petinggi PPP, kecuali Ketua Umum dan Sekjen PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Farid dan Dimyati Natakusumah.

Sementara Yasona berpendapt pemerintah dalam hal ini Kemenkum HAM tidak pernah berpikir sedikit juga untuk menghancurkan PPP. Apalagi PPP pernah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan PDI Perjuangan dalam pemerintahan ketika Megawati Soekarnoputri dipercaya sebagai presiden dan Hamzah Haz menjadi wakil prediden. PDI Perjuangan dan PPP juga pernah bersatu ketika pemerintahan sebelum reformasi.

Karena itu, Yasona meminta agar para petinggi PPP bersatu agar partai ini tidak terbelah dua seperti beberapa waktu belakangan sampai saat ini. "Kami dari pemeritah berharap agar sesama kelokpok yang bertikai saling merangkul agar PPP kembali seperti sediakala," kata Yasona.

Sedangkan  Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung Emron Pangkapi pun kembali mengajak Djan Faridz untuk menerima keputusan Menkumham itu dan islah seutuhnya.  "Saya serukan untuk islah demi kebesaran Partai Persatuan Pembangunan," kata Emron. (b/sl)