JAKARTA (suaralira.com) - Banyaknya persoalan salah alokasi dana desa menjadi perhatian Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDT) hasil reshuffle Kabinet Kerja jilid kedua, Eko Putro Sanjoyo. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku perlu banyak masukan dan panduan untuk beradaptasi di pemerintahan Jokowi-JK.

 

"Dengan adanya buku, kita tidak harus mengulangi kesalahan tetapi sudah bisa langsung memulai dengan panduan sebuah buku," kata Mendes Eko Putro Sanjoyo dalam bedah buku bertajuk "Duc In Altum : Bertolaklah ke Tempat yang Lebih Dalam" karya anggota DPR dari Fraksi Gerindra Fary Djemy Francis di Gedung DPR, Jakarta (28/07/2016).

 

Selain Mendes PDT Eko Putro Sanjoyo, pembicara lainnya Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani dan anggota Komisi V dari lintas fraksi. Buku yang disusun Ketua Komisi V DPR tersebut merupakan kumpulan dari laporan dan cerita reses Fary bersama konstituennya di daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT).  Secara pribadi, Eko mengaku rekam jejak Fary tidak diragukan lagi. "Staf saya melaporkan Merah Putihnya sudah tidak diragukan lagi," kelakarnya.

 

Eko mengaku saat ini dirinya memerlukan banyak referensi untuk mendukung kinerjanya di kabinet karena dirinya memulainya ketika pemerintahan sudah berjalan selama hamoir dua tahun ini. Dia mengungkapkan seperti banyaknya persoalan dalam implementasi alokasi dana desa yang saat ini menjadi perhatian kementerian yang dipimpinnya. 

 

"Dana desa itu cukup besar. Tapi karena coverage nya juga besar, jadi seolah diterima oleh desa juga kecil. Banyak juga persoalan. Salah satunya adanya salah alokasi. Misalnya minta dana untuk irigasi, malah nggak dikasih. Tetapi, sebaliknya ada yang minta malah dikasih," ungkapnya.

 

Kesalahan teknis seperti itu menurutnya cukup banyak. Akibatnya pembangunan infrastruktur desa seperti yang diharapkan mandek.  Hal lain yang juga menjadi perhatian Eko mengenai pengelolaan keuangan desa.  Dia berharap dana desa yang terkumpul tidak hanya mengandalkan kucuran APBN yang berasal dari transfer.

 

"Ke depan saya mendorong semacam badan usaha desa.  Diharpan badan ini akan menjadi engker masuknya kredit usaha rakyat (KUR) , bank perkreditan rakyat (BPR). Dana yang masuk dari kelembagaan itu bisa menjadi  modal untuk membangun desa setempat," katanya.

 

Secara khusus Fary Djemi Francis menyampaikan latarbelakang dari penyusunan buku tersebut. Dia mengatakan selama ini, tiap kali reses dirinya hanya lembaran berkas berupa laporan hasil reses selama di daerah pemilihannya NTT. Namun, laporan yang dibuat terlalu bersifat kaku, karena tidak bisa "bercerita tentang apa dan bagaimana sebenarnya yang dialami konstituennya.

 

"Kami punya kewajiban melaporkan hasil kunjungan kerja. Secara khusus buku ini merupakan rangkuman dari reses saya selama dua periode menjadi anggota DPR. Bedanya dengan laporan, buku ini bukan dalam bentuk laporan kegiatan tetapi cerita," kata Fary.

 

Dia berharap buku yang disusunnya ini tidak hanya berguna untuk kepentingan rekan sejawatnya di DPR, mitra kerja Komisi V tetapi bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. "Sehingga peran kita, apa yang kita kerjakan dalam menjalankan tugas kedewanan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ke depan DPR yang berwibawa bisa diwujudkan dan dikawal. Cerita di buku  ini berisi poin-poin yang dibutuhkan dewan," ujarnya. (bg/sl)