PEKANBARU (suaralira.com) - Ratusan aparat gabungan dari Kepolisian, TNI serta lainnya, disiapkan untuk mengamankan dua agenda unjuk rasa yang berlangsung di Provinsi Riau pada 25 November serta 2 Desember 2016 nanti.

 

Kesiapan ini ditunjukkan dengan digelarnya apel pasukan, di halaman Kantor Gubernur Riau, Kamis (24/11/2016) pagi, yang dihadiri tiga orang Jenderal, yakni Danrem 031 Wirabima Brigjen Nurendi dan Kapolda Riau Brigjen Zulkarnain dan Danlanud Marsma Henri Alfiandi.

 

Apel ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di Riau, khususnya saat aksi demonstrasi yang digelar terkait tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diproses hukum (ditahan, red).

 

"Secara umum, Kamtibmas di Riau masih aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat serta pembangunan masih berjalan normal. Ini kontribusi bersama, tidak hanya aparat hukum namun juga masyarakat," ujar Kapolda Riau yang memimpin gelar pasukan.

 

Tujuan apel gelar pasukan ini, kata Zulkarnain, untuk menjaga situasi aman, seperti dalam aksi Bela Islam Jilid II, 4 November 2016 lalu. "Memang untuk aksi unjuk rasa 25 November belum ada, namun ini antisipasi kita, baik itu TNI dan Polri serta yang lainnya," sambungnya.

 

Zulkarnain juga memastikan kalau kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok masih diproses di Bareskrim Mabes Polri. Untuk itu ia berharap agar masyarakat memberikan kepercayaan terhadap penegak hukum.

 

"Seperti yang kita dengar dan kita ketahui, Insya Allah dalam waktu dua minggu, berkas (kasus Ahok, red) akan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kita berdoa semoga proses berjalan baik, dan yang bersalah dihukum," imbuhnya.

 

Atas dasar ini, Brigjen Zulkarnain mengimbau kepada seluruh massa yang turun dalam aksi nanti agar bisa saling menjaga keamanan, dengan tidak melakukan provokasi, ujaran kebencian, menghina simbol kenegaraan dan jangan membawa senjata tajam.

 

Selain petinggi TNI dan Polri, apel tersebut juga dihadiri seluruh jajaran Forkopimda lainnya, pejabat pemerintahan, Satpol PP, Dishub serta tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat hingga mahasiswa.