Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri, Menteri Penayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Asman Abnur, dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) Mohammad Nasir saat meresmikan Politeknik Ketenagakerjaan, K

Menaker Hanif : Polteknaker Jawaban Tenaga Kerja yang Profesional

BEKASI (suaralira.com) - Tiga Menteri Kabinet Kerja Joko Widodo - Jusuf Kalla menghadiri peresmian Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) yang berlokasi di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) di jalan Guntur Raya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi (26/10).

 

Ketiga Menteri itu diantaranya Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri, Menteri Penayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Asman Abnur, dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) Mohammad Nasir.

 

Menaker Hanif Dakhiri mengatakan, tantangan ketenagakerjaan ke depan yang semakin kompleks membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dibidang ketenagakerjaan. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, Kemnaker perlu membangun Politeknik yang spesifik pada aspek ketenagakerjaan.

 

Sebagai jembatan emas dalam menyiapkan tenaga profesional dan handal, lanjut Hanif, Polteknaker mengemban tugas yang mulia dan bermakna, untuk menghasilkan SDM yang kompeten dan mampu bersaing diera perdagangan bebas, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

 

"Saya mengapresiasi besamya animo masyarakat masuk Politeknik Ketenagakerjaan. Hal ini terbukti dengan kuota kebutuhan mahasiswa yang hanya 90 orang, tapi diperebutkan oleh 2.605 orang," ujarnya. 

 

Pendirian politeknik ini, kata Hanif, sebagai bentuk perwujudan pemerintah dalam rangka mendukung Nawa Cita ke-6 (Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia lndonesia), dan Nawa Kerja ketenagakerjaan ke-2 (Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja).

 

Ia menjelaskan, politeknik ini sebagai bentuk jawaban dari kebutuhan kalangan stakeholders yang menginginkan adanya SDM yang handal, terampil, kompeten, siap pakai, dan siap kerja. 

 

"Keberadaan politeknik ini untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional di bidang Hubungan Industrial, Keselamatan Kerja, dan Manajemen Sumber Daya Manusia, yang saat ini masih sangat dibutuhkan," terang Hanif. 

 

Namun di sisi lain, Kemnaker juga ingin berkontribusi dalam mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi adalah salah satu strategi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pasar. Caranya dengan sistem pembelajarannya lebih menitikberatkan pada pembentukan kompetensi hard skill, dan juga soft skill, yakni menerapkan skema pendidikan 30 persen teori dan 70 persen praktek. 

 

"Berkenaan dengan hal tersebut Polteknaker sangat membutuhkan peran serta dunia usaha atau industri dalam membantu mengembangkan Politeknik ini," bebernya.

 

Seperti diketahui, untuk mendukung hal tersebut, Politeknik Ketenagakerjaan membuka tiga program studi yang dikembangkan oleh Polteknaker, yaitu program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Relasi industri, dan Manajemen Sumber Daya Manusia.

 

(oto/sl)