Terlihat warga saat menerima Sertifikat yang dibagikan Presiden Jokowi
Kunjungan Kerja Presiden Jokowi

Kunjungan ke Tegal, Presiden Bagikan 5.500 Sertifikat

Usai melakukan kegiatan kunjungan kerja di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo pada Senin, 15 Januari 2018, kembali melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Tegal dengan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU.
 
Tiba di Tegal, Presiden beserta rombongan menuju Lapangan Dukuh Salam, Kabupaten Tegal, di mana telah menunggu ribuan masyarakat Kabupaten Tegal dan sekitarnya. 
 
Dalam kunjungannya kali ini, Kepala Negara hadir untuk menyerahkan secara langsung 5.500 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di sejumlah daerah. Di antaranya 500 sertifikat untuk masyarakat Kota Tegal, 3.000 sertifikat untuk masyarakat Kabupaten Tegal, dan masing-masing 1.000 sertifikat untuk masyarakat Kabupaten Pemalang serta Kabupaten Brebes.
 
Dalam sambutannya, Presiden menyatakan bahwa penerbitan sertifikat menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang sedang dikejar pencapaiannya. Mengingat banyaknya sengketa yang terjadi akibat kurangnya bukti hukum yang sah atas tanah yang dimiliki masyarakat.
 
"Saya paling sedih kalau datang ke daerah, kabupaten, provinisi, keluhannya sengketa tanah tetangga dengan tetangga, individu dengan masyarakat, individu dengan BUMN, anak dengan orang tua, rame gara-gara urusan sertifikat, urusan tanah," ungkap Presiden.
 
Oleh karena itu, Presiden meminta kepada para pemegang sertifikat untuk menjaga dan menggunakan dengan baik sertifikat yang dimiliki agar bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
 
"Hati-hati menyimpan dan menggunakan sertifikat ini. Jangan sampai sertifikat digunakan keliru sehingga disita bank atau tidak bermanfaat," ujar Presiden.
 
Tak lupa, Presiden menitipkan pesan untuk selalu menjaga kerukunan, persaudaraan, dan perdamaian antar masyarakat. Apalagi menjelang pesta demokrasi yang akan digelar secara serentak di 171 daerah di seluruh Tanah Air.
 
"Jangan sampai karena perbedaan pilihan kita menjadi tidak rukun. Jangan kita retak gara-gara pilihan politik yang berbeda," ucap Presiden.
 
Tampak hadir dalam acara ini adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bupati Tegal Enthus Susmono.
 
 
 
Sambangi Program Padat Karya.
 
Presiden Joko Widodo memanfaatkan kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Tengah, pada Senin, 15 Januari 2018, untuk meninjau pembangunan saluran irigasi tersier 130 hektare yang terletak di Dukuh Lo, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal.
 
Pembangunan tersebut merupakan salah satu implementasi program padat karya atau cash for work yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 
"Setahun yang lalu sudah direncanakan tapi baru saja ini, seminggu dimulai membuat irigasi tersier," ujar Presiden kepada para jurnalis usai peninjauan.
 
Presiden pun meyakini jika program padat karya yang dicanangkan pemerintah akan memberikan manfaat yang beragam bagi masyarakat.
 
"Saya kira ini banyak manfaatnya, menambah uang beredar di masyarakat, dan kita harapkan tingkat konsumsi, daya beli masyarakat desa semakin naik," ungkapnya.
 
Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar adalah salah satu manfaat yang disinggung Kepala Negara. Seperti halnya pembangunan saluran irigasi tersier kali ini yang dikerjakan oleh sekitar 150 hingga 160 petani setempat.
 
"Untuk tukangnya Rp100 ribu, untuk pembantunya Rp80 ribu. Ini standar di Tegal dan sekitarnya, dibayar seminggu sekali. Saya tadi minta sama Pak Menteri, kalau bisa setiap hari dibayar, tapi ini yang sudah berjalan memang mingguan," ucap Presiden.
 
Sebelumnya, dalam sidang kabinet paripurna pada 6 Desember 2017 lalu, Kepala Negara telah menginstruksikan jajarannya untuk segera memulai pelaksanaan program padat karya di sejumlah daerah di Tanah Air.
 
Mulai dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 
"Saya minta Januari (2018) sudah bisa kita lihat di lapangan, sudah dimulai. Kita harapkan dengan (program) ini akan ada peningkatan daya beli masyarakat di desa," ujar Presiden.***(frans/sl)