Media sosial (medsos) telah menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi masyarakat milenial. Segala sesuatu diunggah ke medsos. Mulai dari makan, minum, hingga jalan-jalan semua diunggah. Bahkan, dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur. Dari hal-hal penting sampai yang tidak penting pun menjadi sebuah kerutinan. Dibanding televisi, koran atau media konvensional lainnya, medsos memiliki kelebihan dalam hal kecepatan, viralitas, dan kemampuan berinteraksi dengan pembacanya.

Peran medsos pada pemerintahan telah menjadi salah satu trend di elektronik government, atau yang sering disebut dengan e-government. Tentu saja banyak penulis dan peneliti yang tersebar di belahan dunia, pada beberapa tahun terakhir telah berbicara tentang pentingnya peran media-media sosial dalam kemajuan suatu bangsa dan negara.

Tapi, kerapkali ada yang menganggap tak ada gunanya mengkritisi pemerintahan melalui medsos, karena medsos tidak akan memberikan solusi. Ya, benar, tentu saja medsos tak akan memberikan solusi, namun perlu dipahami, bahwa saat ini medsos menjadi alat yang paling mudah, dan paling cepat untuk menyampaikan pendapat ditengah rusaknya nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Kritik terhadap pemerintah melalui medsos yang digerakkan secara masif, sistematis dan terstruktur mampu menggiring opini, dan mempengaruhi kebijakan publik. 

Masih segar dalam ingatan, bagaimana mahalnya anggaran pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi yang mencapai angka Rp 1 Milyar yang diangkat ke medsos, dan dikecam oleh ratusan warganet, sehingga bisa membuat Bupati Bekasi menyatakan siap untuk dihapuskan jika sesuai regulasi atau minimal diefisiensikan. 

Terbukti bahwa sebuah isu kerakyatan yang apabila dikemas secara apik, lalu diviralkan ke medsos bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Tidak hanya itu, bahkan di tingkat nasional pun gerakan-gerakan medsos terbukti cukup efektif untuk menekan pemerintah. kejadian trending topic dengan hastag #shameonyouSBY pada 2014 silam, latar belakang terjadinya trending topic ini lantaran pak SBY sebagai presiden RI saat itu sekaligus ketua umum partai yang menjadi mayoritas di legislatif telah berkomitmen secara nyata, untuk memilih Pilkada langsung pada rapat paripurna yang membahas masalah UU  Pilkada dengan DPR. Namun, ternyata fraksi demokrat yang di ketuai oleh pak SBY malah melakukan walkout dari paripurna, dan hasilnya adalah voting yang di menangkan oleh pemilih Pilkada tak langsung.

Publik bereaksi atas hal tersebut, hasilnya 3 hari hastag #shameonyouSBY bertengger di trending topic. Reaksi publik yang begitu dominan di medsos nyatanya di tanggapi serius oleh pak SBY. Dan buah dari reaksi publik di twitter tersebut adalah penerbitan PERPPU mengenai pembatalan UU Pilkada tak langsung. Dan masih banyak contoh lain.

Dalam konteks ke-daerah-an dan substansial. Pemerintah Kabupaten Bekasi hari ini, adalah pemerintah yang bisa dikatakan masih tertutup dalam hal penyampaian informasi publik. Entah Pemerintah Kabupaten Bekasi pernah atau tidak mendapat penghargaan dalam keterbukaan informasi publik (KIP) ?

Lihat saja website resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi di www.bekasikab.go.id , informasi yang ada sangat terbatas dan tidak update.  Produk hukum legislatif ataupun program-program pemerintah tidak dibuka ke publik seutuhnya. Sosialisasi pun tidak dilakukan secara optimal. Masyarakat tidak tahu apakah anggaran pelaksanaan program-program pemerintah benar-benar digunakan sebagaimana mestinya atau tidak. Yang masyarakat tahu hanyalah Kabupaten Bekasi mempunyai APBD yang cukup besar, akan tetapi kondisi sosial masyarakat masih jauh dari kata sejahtera.

Seperti dijelaskan di atas, medsos mempunyai peran yang sangat besar untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government). Untuk itu, gerakan melalui media sosial perlu lebih digalakkan. Salah satunya dengan mengangkat isu-isu kerakyatan di medsos. Membuat meme atau tulisan tentang banjir, jalanan rusak, kemiskinan dan masalah-masalah lainnya. Gerakan-gerakan kecil yang dilakukan secara terus menerus bisa menggerakkan masyarakat untuk menekan pemerintah agar lebih serius dalam menjalankan amanah.

Kami beberapa anak muda Bekasi bersepakat untuk mendorong agar masyarakat cerdas, dan bijak dalam menggunakan medsos, dalam konteks mendorong pemerintahan yang baik dan bersih. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai modal dasar partisipasi publik, untuk ikut andil dalam pengawasan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Semisal draf APBD yang diupdate, sehingga masyarakat bisa mengunduh dan melihat sejauh mana tugas Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun DPRD Kabupaten Bekasi, dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD, yang diperoleh dari pajak dan retribusi.

Semoga sedikit tulisan ini dapat mencerahkan kita, dan membuka alam pikir kita untuk berani menyatakan beberapa kekhilafan Pemerintah Daerah, sebagai pengelola daerah dari tiap-tiap lini kehidupan masyarakat.

Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan. Mari berdiskusi

Oleh : Arfi Antasofa (salah satu pegiat AKSI)