Oleh : Ollies Datau

Presiden DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)

 

"Satukan Kata dan Perbuatan"

- Bung Karno -

 

Kata2 proklamator diatas mengajak kita untuk berucap sesuai dengan berbuat. Berbuat sesuai dengan berucap. Kejujuran kunci hidup benar. Kehidupan rakyat yg baik akan lahir dari pemimpin yang benar.

 

Presiden Jokowi telah berusaha membawa Indonesia ke arah yg benar. Namun ia dibantu oleh Pembantu2nya. Para menteri yang punya track record kinerja sendiri - sendiri, dengan kualitas yang berbeda2.

 

LIRA merasa perlu menyoroti kinerja Menteri BUMN. Betapa maha dahsyatnya power sang menteri yg diamanahi kuasa ini. 142 BUMN, dengan 800an Anak Cucu.

 

Dimulai dari terseretnya nama Erick Tohir pada kasus Jiwa Sraya. Gagal bayarnya Jiwa Sraya pada Polis Nasabah sebesar 12.4T membuat mereka menderita. Ditambah track record Jiwa Sraya membeli 'Saham Sampah' ABBA Grup Mahaka milik Erick Tohir.

 

Belum lagi kasus Korupsi Asabri 10Triliun yg belum ada kejelasanya hingga sekarang. Direktur keuanganya dan SDM sudah di copot, tapi ketuntasan masalahnya kita belum dengar sudah setengah tahun lebih.

 

Baru2 ini Presiden Jokowi membubarkan Gugas Percepatan Penanganan Covid 19. Dan Komite Penangan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Keputusan ini tepat, tapi keberadaan Erick sebagai Ketua, justru menambah kerjaan. Pak Erick harusnya menolak dan fokus saja pada BUMN.

 

Dahlan Iskan dalam tulisanyapun menilai, Erick Tohir seperti perdana menteri. Kan ada Menko Perekonomian. LIRA memandang Menteri Erick seharusnya lebih mawas menilai BUMN dibawah kepemimpinanya belum sesuai janjinya diawal. Daripada menambah amanah baru, kinerja tidak bagus malah merusak namanya.

 

Salah satunya masalah rangkap jabatan Komisaris BUMN. Okezone memberitakan bahwa Ombudsman RI menyampaikan ada 397 Orang Komisaris BUMN yang rangkap jabatan.

 

Mereka yang rangkap jabatan berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif di beberapa kementerian dan non kementerian, anggota TNI yang mayoritas masih aktif, sampai anggota partai politik.

 

Setidaknya, ada tujuh Undang-Undang (UU) dan dua peraturan pemerintah (PP) yang ditabrak oleh Menteri BUMN. Selain berdampak pada rangkap penghasilan, rangkap jabatan bisa berakibat pengawasan lemah karena komisaris minim waktu dan masukan bagi perusahaan BUMN.

 

Erick berjanji akan banyak mengangkan Anak muda memimpin BUMN. Faktanya masih banyak yang tua. Lalu Pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina yang penuh Kontroversi. Mulai dari ditolak Serikat Pekerja Pertamina, Pernah Jadi Narapidana, Kader Partai Politik, Sampai sifat tempramental.

 

Sampai hari ini, Pertamina belum juga menunjukan banyak perubahan. Saat harga minyak dunia turun, Pertamina tidak turun. Selain itu pengangkatan Ahok ditentang banyak rakyat.

 

Dari sedemikian banyak kesemerawutan fakta yang kami jabarkan diatas. Ada 3 opsi yang Lira berikan. 1. Bapak Erick fokus pada BUMN, kerja maksimal dan bawa perubahan sesuai janji. 2.  Mengundurkan diri kalau sudah tidak mampu. 3. Kalau tdk mau mengundurkan diri, Presiden Jokowi harus masukan dalam calon reshufle.

 

Suara Lira, Suara Rakyat. Suara Rakyat, Suara Tuhan.