Sumenep (Jatim), Suaralira.com -- Program Bantuan ternak sapi betina di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Sumenep, Madura, Jawa Timur disorot kalangan legislator. Sebab, program tersebut terkesan disembunyikan, tidak dipublikasikan kepada masyarakat di Kabupaten ujung Timur Pulau Madura ini.
Salah satu Legislator Sumenep yang menyoroti terkait Program Bantuan Ternak Sapi tersebut yaitu Khaliq. Anggota Komisi II tersebut memaparkan, setiap bantuan itu harus dilaksanakan secara transparan jangan sampai disembunyikan kepada publik. Utamanya, berkaitan dengan penerima bantuan.
“Penerima bantuan ini hendaknya dipublikasikan, supaya masyarakat Sumenep bisa tahu,” katanya, Kamis (22/10/2020)
Dia menuturkan, keterbukaan itu penting agar program tersebut bisa terlaksana dengan baik, dan terhindar dari dugaan penyimpangan.
“Keterbukaan penerima itu supaya masyarakat bisa mengawasi, sehingga kemudian bisa melahirkan pemerintahan yang clean dan good governance,” ungkapnya.
Tentunya, sambung Politisi Gerindra ini, program itu hendaknya dari perencanaan hingga kepada pelaksanaan dibuka kepada publik. Ini bukan permintaan dari pihaknya, melainkan amanah dari UU.
“Kami berharap DKPP Sumenep lebih terbuka, agar tak ada penyimpangan. Ini program untuk rakyat jadi apa salahnya terbuka kepada publik,” tuturnya.
Menurut Khaliq, anggaran program itu sebesar Rp 1,3 miliar melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Sehingga, pertanggungjawabannya kepada masyarakat kota Sumekar.
“Kami harap lebih terbuka kepada publik. Apa salahnya menjelaskan penerima dan lokasinya. Jika tersembunyi berarti perlu dipertanyakan,” ungkapnya.
DKPP Sumenep telah merealisasikan bantuan ternak sapi betina pada Agustus - September 2020 lalu. Bantuan tersebut diberikan pada 8 kelompok tani yang tersebar di 3 kecamatan yakni Dungkek, Dasuk dan Rubaru. Dari jumlah kelompok tani tersebut, setiap kelompok menerima bantuan dengan jumlah yang berbeda. Mulai dari 7 ekor sapi betina hingga 15 ekor.
Kabid Produksi dan Usaha DKPP Sumenep Arman Musthafa enggan menyebutkan nama-nama penerima. Sebab, itu masuk ranahnya auditor. “Kalau soal pengawasan itu ranahnya Polisi dan TNI. Tapi, kami masih akan memberikan pengarahan kembali kepada kelompok penerima sekitar peternakan,” ungkapnya. (Ion'5/sl)