Dipimpin Hardianto, DPRD Riau Gelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan

Suaralira.com, Pekanbaru - Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, pimpin paripurna pada hari Kamis (4/5/2023), dengan hal beberapa agenda. Pemerintah Provinsi Riau dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, beserta dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
 
Salah satu agenda Paripurna tersebut adalah penutupan masa persidangan pertama (Januari - April) tahun 2023, dan juga sekaligus pembukaan masa persidangannya kedua (Mei - Agustus) tahun 2023. Dengan dihadiri sejumlah anggota DPRD Riau dari perwakilanya fraksi.
 
"Untuk dipersidangan I Januari hingga April 2023, Anggota DPRD Provinsi Riau telah melaksanakan kegiatan kunjungan kerja reses ke Daerah Pemlihan (Dapil) masing-masing yaitu pada tanggal 3-10 Maret tahun 2023 lalu," sebut Hardianto. Ia berharap, pada tahun 2023 ini, dapat terus meningkatkan kinerja.
 
 
Tentu ungkapnya, untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi, sehingga dirasakan masyarakat Riau secara luas. Sebutnya, anggota DPRD telah banyak laksanakan kegiatan kedewanan. Yang seperti rapat paripurna, rapat Banmus, rapat Banggar,  Rapat Pansus, dan serta ada rapat alat kelengkapan dewan lainnya.
 
"Untuk dimaklumi bersama, kunjungan reses yang dilaksanakan ini merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab kita sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau terhadap konstitusi dan masyarakat yang menitipkan amanah kepada kita semua," ungkapnya. 
 
Berpedoman pada peraturan tata tertib DPRD Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 116 Ayat 2 yang berbunyi tahun sidang dibagi dalam tiga masa persidangan. Berkenaan dengan hal itu, katanya, tentu tiap masa persidangan ada penutupan masa persidangan dan ada pula pembukaan masa persidangan berikutnya.
 
Untuk diketahui, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau digelar ini. Selain agenda penutupan masa persidangan pertama (Januarj - April) Tahun 2023. Juga digelar penyampaian jawaban fraksi atas pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  **(Dairul/Advetorial/Humas DPRD Riau/sl)