USULAN DAERAH Istimewa Riau atau DIR kembali ramai dibicarakan oleh masyarakat Riau. Sejumlah kalangan menilai konsep Daerah Istimewa Riau bisa menjadi solusi berbagai persoalan yang kini dihadapi provinsi ini. 

 

Mulai dari persoalan fiskal, politik, hingga kesejahteraan. Ada banyak tokoh yang terlibat dalam menyuarakan tuntutan Daerah Istimewa Riau. Tiga diantaranya adalah Datuk Seri Taufik Ikram Jamil,  Professor Junaidi, dan Alfitra Salamm. Seperti apa tiga sosok tersebut?

 

Datuk Seri Taufik Ikram Jamil

Datuk Seri Taufik Ikram Jamil adalah Ketua Badan Perwujudan Daerah Istimewa Riau. Dia merupakan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dengan gelar Datuk Seri.

 

Taufik Ikram Jamil lahir 19 September 1963 di Kepulauan Meranti, adalah seorang sastrawan, budayawan, dan jurnalis terkemuka asal Riau. Ia dikenal luas karena kontribusinya dalam mengangkat kebudayaan dan sastra Melayu ke tingkat nasional maupun internasional. Dia aktif dalam berbagai yayasan kebudayaan untuk melestarikan warisan Melayu dan juga tokoh penting yang mendirikan Akademi Kesenian Melayu Riau (AKMR).

 

Datuk Seri Taufik Ikram Jamil merupakan tokoh kunci dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau, termasuk usulan pembentukan Daerah Istimewa Riau kepada pemerintah pusat. Masyarakat Riau juga mengenalnya sebagai sastrawan karena banyak menciptakan karya sastra meliputi puisi, cerpen, novel, dan naskah drama. Beberapa karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing dan memenangkan berbagai penghargaan.

 

Pada 2021, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat RI melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas dedikasinya di bidang kebudayaan.

 

Sebelum fokus pada sastra dan budaya, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil pernah menjadi wartawan. Dia pernah menjadi jurnalis di sejumlah media, termasuk di harian Kompas.

 

Professor Junaidi 

 

Akademisi dengan gelar dan nama lengkap Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum., Ph.D., ini memiliki kapasitas akademiknya mumpuni.  Di bawah kepemimpinannya sebagai rektor, Universitas Lancang Kuning atau Unilak Pekanbaru berkembang pesat menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terbilang di Riau. Junaidi menjadi Rektor Lancang Kuning untuk periode 2023–2027. Di tahun yang sama dia dikukuhkan sebagai Guru Besar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning.

 

Selain di dunia kampus, ia memegang peran strategis dalam merumuskan kebijakan pendidikan di tingkat provinsi. Junaidi saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau. Ia aktif dalam berbagai forum rektor dan organisasi pendidikan, serta sering menjadi penguji tamu di berbagai universitas ternama.

 

Junaidi juga memiliki peran besar di bidang budaya. Karena kepakarannya dalam kajian budaya, ia sering terlibat dalam pelestarian nilai-nilai Melayu. Pada September 2025, ia dianugerahi Gelar Adat Kehormatan dari Kerajaan Rokan atas komitmennya menjaga marwah budaya.

 

Alfitra Salamm

 

Dr. H. Alfitra Salamm, APU lahir di Rengat, Riau, pada 18 Maret 1959. Alfitra Salamm memiliki kepakaran mendalam di bidang ilmu politik dan etika penyelenggaraan pemilu. Alfitra merupakan Ketua Aliansi Nasional Perwujudan Daerah Istimewa Riau.

 

Alfitra Salamm aktif di sejumlah organisasi. Antara lain sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Dia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum dalam Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia (DPN PPI) periode 2022–2027.

 

Pada 2017 hingga 2022, Alfitra menjabat sebagai Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) unsur tokoh masyarakat. Ia berperan penting dalam memutus perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di tingkat nasional maupun daerah. Sebelumnya, pada 2013 hingga 2016 dia pernah menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) dan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda. Alfitra juga memiliki latar belakang sebagai peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan pangkat Ahli Peneliti Utama. 

 

Penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya XXX ini merupakan lulusan Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1982. Dia meraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 1997.  (rtc/ sl)