JAKARTA, SUARALIRA.com — Pemerintahan Presiden Jokowi memotong anggaran di kementerian hingga menunda pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) untuk 169 daerah. Jokowi menegaskan bahwa anggaran yang dipotong bukanlah belanja infrastruktur.

 

"Ini yang dipotong, yang diefisiensikan bukan belanja modal, apalagi belanja infrastruktur, tidak. Yang dipotong ini betul-betul yang tak efisien, perjalanan dinas, belanja barang yang tak perlu, kemudian biaya rapat-rapat yang juga terlalu besar," kata Jokowi usai menghadiri pembukaan Rakernas Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia (Adkasi) di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/08/2016).

 

Menurut Jokowi pemotongan anggaran itu tak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dia berpijak pada kalkulasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

 

"Pertumbuhan ekonomi tak tergantung pada APBN semuanya, hanya 20 persen," ujar Jokowi.

 

Sedangkan sumber keuangan untuk pemerintah baik pusat dan daerah juga tak hanya bergantung pada APBN. Banyak sumber keuangan yang bisa didapat, jika itu untuk pembangunan.

 

"Dari swasta, dari BUMN, dari APBD, dari investasi yang masuk, dari arus modal yang masuk, dari arus uang yang masuk, banyak hal yang mempengaruhi," papar Jokowi.

 

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Jokowi memutuskan memotong anggaran Rp 133,8 triliun, sebanyak Rp 68,8 triliun dari jumlah tersebut adalah anggaran transfer ke daerah. 

 

Tak hanya itu, ada 169 daerah yang DAU-nya ditunda pemerintah dengan total senilai Rp 19,418 triliun. Pemangkasan dan penundaan dilakukan karena realisasi penerimaan pajak tahun ini akan berada Rp 218 triliun di bawah target. (dtf/sl)