JAKARTA, SUARALIRA.com - Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober 2016 lalu meresmikan Program BBM Satu Harga di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua. Jokowi ingin harga bahan bakar minyak (BBM) sama di seluruh Indonesia agar berkeadilan.

 

Jokowi memerintahkan, kalau harga premium dan solar di Jawa Rp 6.450/liter dan Rp 5.150/liter,warga Papua juga harus bisa membeli dengan harga yang sama. Saat ini harga BBM di daerah pegunungan Papua sangat mahal, Rp 60.000-100.000/liter. 

 

Menteri ESDM Ignasius Jonan telah mengungkapkan bahwa pemerintah tidak mengalokasikan dana sama sekali untuk Program BBM Satu Harga. Harga BBM di Papua dan daerah-daerah terpencil lainnya bisa sama dengan di Jawa karena 'disubsidi' oleh Pertamina. 

 

BUMN perminyakan itu nombok Rp 800 miliar untuk penjualan BBM ke daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia. Sebab, ongkos angkut BBM ke pedalaman sangat mahal, misalnya ke Wamena mencapai Rp 29.000/liter, maka Pertamina sebenarnya memberikan subsidi ketika menjual premium dengan harga Rp 6.450/liter dan solar Rp 5.150/liter.

 

Namun, Jonan menjamin bahwa Pertamina tak akan sampai bangkrut gara-gara Program BBM Satu Harga ini. Secara total, Pertamina tetap harus untung. 

 

Sebagian keuntungan dari penjualan BBM di kota-kota besar dipakai untuk menutup biaya distribusi BBM ke pelosok-pelosok negeri. Pengorbanan sebesar Rp 800 miliar untuk daerah-daerah terpencil itu masih 2% dari laba Pertamina sebelum pajak.

 

"BBM Satu Harga ini nggak seberapa, Rp 800 miliar itu kira-kira 2% laba sebelum pajak Pertamina," kata Jonan dalam acara DBS Asian Insights Conference 2016 di Ritz Carlton PP, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

 

Jonan telah menandatangani Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 untuk pelaksanaan Program BBM Satu Harga. Diharapkan harga BBM di seluruh Indonesia bisa dibuat sama mulai 1 Januari 2017. 

 

"1 Januari (2017) harus jalan. Harga BBM di pulau terpencil kan ada yang Rp 80.000/liter, jadi mahal sekali," ungkapnya. (dtc/sl)