JAKARTA (suaralira.com) - Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher mengaku, kabar pengembalian kuota haji Indonesia sudah beredar. Namun, kebenarannya belum bisa dipastikan. 

 

“Kepergian Menteri Agama ke Arab Saudi memang untuk membahas soal besaran kuota tersebut. Tapi untuk kepastian berapa jumlah kuota haji Indoensia  tahun ini akan ditentukan pada April nanti," ujarnya kepada wartawan, Kamis (5/1).

 

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pembahasan besaran jumlah kuota jamaah haji akan terus menjadi sorotan lantaran proyek renovasi dan perluasan Masjidil Haram sudah hampir selesai. Kuota jamaah haji yang sekarang masih dipotong 40 persen sudah seharusnya dikembalikan seperti semula.

 

“Kami sangat berharap kuota bisa dikembalikan seperti semula. Kalau hal itu terwujud, antrean untuk berhaji dari berbagai daerah bisa dikurangi secara signifikan," katanya.

 

Selain itu, lanjut Ali, Komisi VIII tetap berusaha agar kuota haji dapat ditambah dengan mendorong pemerintah melobi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) agar bisa menyerap kuota haji dari negara-negara yang tidak maksimal menyerap kuota haji. Sehingga, penambahan kuota itu dapat mencapai 250 ribu orang per tahun. 

 

“Penambahan jatah kuota ini masuk akal bila pemerintah mampu melobi negara-negara lain seperti Filipina, Kamboja, Timor Leste, Thailand, Kamboja, bahkan Fiji agar bersedia memberikan sisa kuota haji yang tidak terpakainya itu kepada Indonesia. Untuk mencapai target ini jelas harus mendapat dukungan diplomasi dari pemerintah yang sangat serius," kata Ali Taher.

 

Senada, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Deding Ishak juga meminta pemerintah melobi pemerintah Arab Saudi untuk memberikan kuota haji lebih bagi Indonesia. Pasalnya, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin akan kembali membahas kuota haji Indonesia tahun 2017, dengan pemerintah Arab Saudi.

 

"Kalau memang kita kembali pada kuota sebelum renovasi, 250 ribu menjadi hal yang sangat mungkin. Kita minta Arab Saudi beri kuota lebih pada Indonesia. Karena Indonesia adalah negara paling banyak kirimkan jemaah hajinya," kata Deding.

 

Setidaknya, lanjutnya, Indonesia mampu mendapatkan kuota jemaah haji lebih dari angka normal sebelumnya. Sehingga bisa mengurangi antrean jemaah haji yang sangat panjang. "Di Sulawesi menunggu sampai 30 tahun, itu tak manusiawi. Kita ingin Pemerintah Arab beri tambahan kuota, dan fasilitas di sana bisa memungkinkan itu," kata Deding.

 

Menurutnya, ada dua cara agar Indonesia bisa menambah kuota haji. Pertama, meminta langsung soal wacana penambahan jumlah jemaah haji ke pemerintah Arab Saudi. Kedua, mengambil jatah negara lain, seperti Thailand atau Filipina yang kuota jemaah hajinya tak penuh.

 

"Ada kuota dari beberapa negara yang tak terpenuhi, itu kasih saja ke Indonesia, kasih kompensasi berapa," ujar politikus Partai Golkar itu.

 

Diketahui, kemarin (3/1), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bertolak ke Arab Saudi guna menandatangani nota kesepahaman haji. Kuota haji Indonesia dipotong sejak beberapa tahun belakangan sebesar 20 persen akibat ekspansi Masjidil Haram. Selama ini, Indonesia hanya memiliki kuota haji 168 ribu, padahal normalnya kuota haji Indonesia hingga tahun 2012 mencapai 211 ribu jamaah.

 

Menurut Lukman, saat ini pemerintah tengah mengupayakan agar kuota haji Indonesia kembali normal seperti 2012, dimana jumlah jemaah bisa mencapai 211.000. Apalagi proses renovasi Masjidil Haram saat ini telah rampung.

 

(bambang/sl)