BATAM, suaralira.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengapresiasi Menteri Dalam Negeri yang sering mengadakan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

Hal-hal ini ditulis oleh Wiranto saat membuka Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional di Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, di Batam , Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (28/02/2019).

Wiranto mengutip, rapat koordinasi kian penting dilakukan sebagai langkah koordinasi untuk menyamakan visi penyelenggara Pemilu dan lembaga terkait untuk mencapai keberhasilan dan keberhasilan Pemilu 2019.

“Saya memberikan apresiasi kepada Mendagri yang terus-menerus menginisiasi rapat-rapat koordinasi. Sudah ada Undang - Undang, KPU, Bawaslu sudah jelas. Kenapa kita harus membicarakan? Harus Berkumpul Karena Kita Satu Tim, Kita Bukan Berdiri Sendiri, Kita Bukan Memiliki Pekerjaan Yang Terpisah, Tapi Memiliki Tugas Yang Bersama-Sama Yang Mengerahkan Kepada Untuk Sukses Pemilu Serentak 2019. Jika Tidak Ada Yang Dapat Dibela, Maka Pemilu Tidak Aman, Pemilu Tidak Tertib, Pemilu tidak berhasil. Oleh karena itu, perlu Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional), ”kata Wiranto. 

Tujuan penyelenggaraan Pemilu, selain untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional, juga untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat, untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta membantu pergantian pribadi pemerintahan yang aman, aman, dan tertib secara konstitusional. 

Oleh karena itu, Wiranto mengharapkan perbedaan pilihan politik tidak membuat perpecahan dan pertikaian antar anak bangsa. “Pilihan boleh berbeda persatuan dan kesatuan bangsa harus dijaga. 

Jika memang pilihan tidak berbeda ya tidak ada pemilihan. Tapi kan ada sistem dalam satu negara yang memang harus Pemilu, perbedaan ini bukan karena kita berbeda, berbeda karena didukung oleh satu konstitusi, berbeda yang sifatnya sementara. Kita kan Bhineka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda. 

Perbedaan ini tidak boleh nanti mengimbas ke bangsa. Karena dari awal Indonesia sudah memprinsipkan demokrasi. Dalam demokrasi kita juga kita menganut Trias Politica yang diundang tiga negara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Karena rakyat itu harus ada yang mewakili makanya yang dilaksanakan Pemilu, persatuan dan ikatan harus dipegang teguh, ”kata Wiranto.

Diakhir, Wiranto juga mengingatkan tentang tantangan yang harus diselesaikan bersama dalam pelaksanaan Pemilu 2019 yang memungkinkan untuk mengatasi Pemilu serta perpecahan, seperti politisasi SARA, kampanye di tempat Ibadah, tipuan hingga keamanan sampai pemungutan suara. 

Wiranto pun meminta semua pihak, terutama otoritas keamanan untuk meminta keamanan Pemilu 2019 semaksimal mungkin sera turun menyukseskan Pemilu Serentak 2019.

“Masih banyak tantangan yang kita hadapi, politik identitas dalam kerangka mencari pemilih menggunakan suku agama tidak boleh dalam peraturan pun tidak boleh, tetapi masih ada. Jadi tolong teman-teman sekalian kalau menggunakan suku dan agama untuk kampanye tolong bawa jangan, masjid buat tempat kampanye jangan, kuil jangan, vihara jangan, itu tempat berdoa. Maka tolong para petugas keamanan para pemerintah ingatkan yang masih menyangkutkan tempat-tempat ibadah untuk saling mencela, itu sudah menyalahkan akidah agama apa pun. Hoaks itu yg masih ada, terorisme radikalisme itu urusan aparat keamanan. Perhitungan suara juga harus hat-hati, kemanan harus siap siaga, harus dilipat gandakan, hitungan nanti saat kritis, protes memprotes, nanti nanti di daerah, caleg-caleg itu nanti akan ribut setelah pemilunya hitungannya dianggap tidak benar. Saya meminta aparat kemanan untuk meminta hal-hal seperti itu, ”pungkasnya (Puspen Kemendagri)