JAKARTA, suaralira.com - Wali Kota Pekanbaru, Dr H Firdaus ST MT menghadiri acara penyerahan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2018, yang ditaja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (28/03/2019).

 

Penerapan SPBE, atau yang dikenal dengan istilah e-government ini, diyakini berdampak pada integrasi dalam sebuah sistem, sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Implementasi SPBE yang terpadu bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

 

"SPBE ini untuk mensinkronkan semua infrastruktur yang sudah ada. K/L/Pemda supaya terintegrasi sehingga menghasilkan sebuah efektifitas dan efisiensi dan berujung pada pelayanan publik," ujar Menteri PAN RB, Syafruddin, saat konferensi pers terkait Penyerahan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018 tersebut.

 

Syafruddin mengatakan, tata kelola pemerintah yang belum menerapkan SPBE, maka akan berdampak pada tidak terintegrasinya sistem aplikasi milik instansi pemerintah maupun lembaga, yang berakibat pada pemborosan anggaran.

 

"Maka dengan integrasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi," ucapnya.

 

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN RB, Rini Widyantini, mengatakan, pihaknya bersama dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional yang terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), akan membangun kebijakan SPBE yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan SPBE terpadu.

 

Untuk mengetahui maturity level (tingkat kematangan) pelaksanaan SPBE atau yang dikenal dengan e-government di instansi pemerintah, Kementerian PAN RB, sambung Rini, telah melaksanakan evaluasi SPBE yang pertama kalinya yang dilakukan pada tahun 2018.

 

Rini juga menambahkan, evaluasi SPBE dilakukan terhadap 616 instansi pusat, Polri dan Pemda. Masih ada sejumlah Pemda dikatakannya yang belum sempat dievaluasi, karena ada bencana alam, dan sambungan internet yang tidak bagus.

 

“Evaluasi SPBE bukan untuk mencari yang bagus atau buruk, yang menang atau kalah, yang terhebat atau terendah. Tetapi sesungguhnya untuk memotret kondisi faktual penerapan SPBE di instansi pusat dan pemda,” jelasnya.

 

Diterangkan lagi, tahapan evaluasi SPBE antara lain sosialisasi evaluasi SPBE, evaluasi mandiri, evaluasi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan.

 

"Maka, untuk mendapatkan penilaian evaluasi SPBE yang objektif dan independen, Kementerian PAN RB bekerja sama dengan lima perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Universitas Telkom, dan Universitas Gunadarma," katanya.

 

Melalui evaluasi SPBE, pemerintah tambah Rini, akan mendapatkan data baseline pelaksanaan SPBE secara nasional. Data baseline ini akan digunakan dalam penyusunan kebijakan dan penentuan arah strategis pembangunan SPBE yang efektif, efisien, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan

 

Acara ini juga diisi dengan penyampaian materi yang berkaitan dengan SPBE oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, dan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar.

 

Acara dibuka Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, yang dihadiri seluruh Wali Kota/ Bupati se-Indonesia, para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Badan, Kepala Lembaga, Wakapolri dan para Kapolda. 

 

Sumber : Kominfo

Editor    : suaralira.com