Dalam amanatnya, Dirjen Polpum Kemendagri meminta ASN khususnya di Kemendagri dan BNPP untuk membantu meningkatkan angka partisipasi pemilih pada hari H Pemilu 2019 sebesar 77.5 persen sesuai target Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah.

"Yang bisa dilakukan ASN adalah bagaimana bisa mendorong teman, saudara, dan keluarga untuk datang ke TPS pada tanggal 17 April 2018 mendatang untuk memberikan suaranya sehingga bisa meningkatkan persentase pemilih sampai 77.5 persen," kata Soedarmo.

Ia mengingatkan berdasarkan hasil survei terakhir persentase pemilih yang paham bahwa pada tanggal 17 April 2019 adalah hari pemungutan suara masih rendah, yakni 53 persen.

"Hanya empat provinsi yakni Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat dan Maluku yang tingkat pemahaman warganya terhadap Pemilu pada 17 April 2019 sudah mencapai 77.5 persen," katanya.

Soedarmo menambahkan Pemilu 2019 adalah tonggak sejarah dalam kehidupan demokrasi di Indonesia karena untuk pertama kalinya Pemilu berlangsung serentak.

Ia menambahkan dunia internasional akan memuji Indonesia jika  sukses menyelenggarakan Pemilu Serentak 201, baik itu sukses dalam penyelenggaraan, pengamanan, sukses dalam pencalonan anggota legislatif hingga terpilih dan berhasil memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki kredibilitas, tanggung jawab dan amanah serta melaksanakan visi dan misinya yang disampaikan dalam kampanye.

Dirjen Polpum juga menambahkan kesuksesan dan keberhasilan Pemilu juga bisa dinilai jika persentase kehadiran pemilih di TPS tinggi, tapi juga diimbangi dengan suara yang sah.

"Persentase kehadiran pemilih yang tinggi di TPS, tapi hasilnya banyak surat suara yang rusak dan tidak bisa dihitung juga akan mempengaruhi hasil Pemilu. Jadi, harus ada keseimbangan antara jumlah pemilih yang hadir dengan surat suara yang sah," kata Soedarmo.

Dalam kesempatan itu, Dirjen Polpum juga berharap seluruh ASN berani melawan racun demokrasi, yakni berita bohong, hoaks, dan kampanye hitam yang bisa menimbulkan konflik.

"Kita harus mampu menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara berani melawan racun demokrasi, seperti yang sering disampaikan Bapak Mendagri," kata Soedarmo.