JAKARTA, Suaralira.com -- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyerukan agar semua pihak mendukung upaya pemerintah dalam menangani gejolak yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Prabowo mengatakan, seluruh komponen bangsa harus bersatu dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. 

 

"Yang saya serukan adalah kita harus kompak mendukung pemerintah. Soal kedaulatan tidak ada perbedaan pandangan. kita semua bersatu," ujar Prabowo saat memberikan pernyataan seusai bertemu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019) malam. 

 

Dalam pertemuan itu Prabowo mengaku bertukar pandangan dengan hendropriyono terkait masalah Papua. Namun ia tidak menyebutkan secara spesifik soal masukan apa saja yang diberikan. 

 

Prabowo hanya berharap semua pihak ikut menyejukkan suasana dan tidak saling menyalahkan. "Saya saling tukar pandangan tapi intinya kita sebagai bangsa harus kompak, harus sejuk, saling bantu, jangan saling mencari kesalahan," kata Prabowo. 

 

"Mari kita bersama-sama atasi semua masalah, saya yakin tidak benar kalau ada yang mau memecah belah saudara kita di Papua. Papua bagian integral dari NKRI," ucap mantan Danjen Kopassus itu. 

 

Pada kesempatan yang sama, Hendropriyono mengapresiasi dukungan Prabowo terhadap pemerintah. 

 

Ia juga sepakat dengan pendapat Prabowo bahwa persoalan Papua harus diselesaikan secara bersama-sama.

 

"Yang saya sangat hargai kalau itu sudah menyinggung masalah kebangsaan, Beliau ( Prabowo) selalu tampil gagah perkasa, harus bersatu dan mendukung pemerintah untuk menyelesaikan ini," kata Hendro. 

 

"Bukan waktunya lagi untuk menyalahkan. Sekarang harus kompak. bersatu," ujarnya. Seperti diberitakan, gelombang aksi unjuk rasa terjadi di Papua dan sejumlah wilayah lainnya. Bahkan unjuk rasa juga terjadi di Jakarta. 

 

Mereka menuntut Pemerintah Indonesia menggelar referendum atau jajak pendapat soal kemerdekaan Papua. Aksi unjuk rasa dipicu dari peristiwa pengepungan asrama mahasiwa Papua, Surabaya Jumat (16/8/2019). 

 

Dalam peristiwa tersebut, diduga terjadi tindakan represif dan diskriminatif oleh aparat kepolisian serta anggota organisasi kemasyarakatan (ormas).***

 

Sumber : Kompas.com