JAKARTA, suaralira.com - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan kawasan perbatasan merupakan instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Hal ini, dalam mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat sebagai beranda terdepan Indonesia.

Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya menjadi kebanggan Bangsa Indonesia sebagai bangsa besar. Tetapi yang terpenting sekali adalah fungsi pertahanan keamanan dan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia, ujar Basuki Hadinuljono, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Selasa (22/06/2021).

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan PLBN Terpadu Serasan yang berada di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Pembangunan PLBN ini diharapkan  menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan atau dikenal dengan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Sekaligus melaksanakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

“Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” ujarnya.

Konstruksi PLBN Terpadu Serasan ini mulai dikerjakan sejak 5 November 2020 dan ditargetkan selesai 27 Februari 2022. Saat ini progres pembangunan fisiknya mencapai 31,02 persen.

Untuk meningkatkan kualitas layanan PLBN juga dibangun berbagai fasilitas, di antaranya gudang barang, gudang transit, serta mess dan wisma pegawai. Kemudian juga kantor administrasi, tower air, tempat cuci mobil, rumah dinas, pos jaga, power house, tempat pengelolaan sampah, rumah pompa air, dan bangunan penunjang lainnya.

Total nilai kontrak pembangunan PLBN Serasan adalah sebesar Rp133,1 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun jamak 2020-2022. PLBN Terpadu Serasan merupakan pos lintas batas negara yang berada di Laut sehingga hanya dapat diakses melalui jalur perairan laut.

Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan perlu perhatian khusus namun tetap memperhatikan regulasi bangunan gedung negara dan bangunan gedung hijau sehingga memudahkan dalam operasional dan pemeliharaannya.

Dari data yang ada, jumlah pelintas PLBN ini sekitar 30 orang per minggu. Namun keberadaan PLBN Terpadu Serasan memiliki nilai strategis sebagai beranda terdepan Indonesia karena berbatasan langsung dengan Negara Vietnam dan Kamboja di sebelah utara serta Singapura dan Malaysia bagian barat dan timur.

Ke depan, pembangunan kawasan perbatasan PLBN Terpadu Serasan tidak hanya bangunan pos lintas batas saja, namun juga kantor syahbandar untuk mendukung pengawasan transportasi laut. PLBN ini berjarak sekitar 536,61 kilometer dari Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota Tanjung Pinang.

Pengembangan PLBN merupakan wujud nyata implementasi dalam membangun Indonesia dari pinggiran dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa atau kota-kota besar saja, melainkan juga di kawasan perbatasan maupun di pulau-pulau terdepan Nusantara, termasuk di Kabupaten Natuna, Kepri. (hkp/ sl)