PEKANBARU (RIAU), suaralira.com - Hal stunting menjadi perhatian pemerintah untuk mencegahnya. Sehingga diharap tidak berdampak buruk pertumbuhanya anak sebagai generasi penerus bangsa ini. Maka itu harus jadi perhatian serius untuk mengatasi stunting.

Hal itu, disampaikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo di kegiatan Pencanangan Gerakan TP PKK Provinsi Riau dalam Menurunkan Angka Stunting Tahun 2021, di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (23/6/2021).

Hasto Wardoyo, melalui virtual meyakini bahwa Syamsuar merupa Gubernur Riau ini, akan menjadi leader yang kuat untuk turunkan angka stunting, menuju angka 14 persen hingga tahun 2024. Ini, sudah menjadi perhatianya khusus pemerintah didalam hal mencegah stunting.

Kepala BKKBN inipun berpesan di masa pandemi Covid-19, hendaknya masalah kesehatan itu menjadi perhatian khusus dalam situasi tersebut. Sebab ia melihat kemiskinan dan pengangguran ini dapat berdampak buruk pertumbuhanya anak sehingga membuat anak kurus.

“Ini yang menjadi perhatian, kalau nanti masuk didalam kondisi kurus. Maka itu, sebentar lagi pasti stunting yang sebab pertumbuhanya tidak baik. Yang selain itu angka kematian juga bisa meningkat nantinya. Oleh karena itu, diajak semua sektor bekerja sama," sebutnya.
 
Dikesempatan itu, Hasto Wardoyo minta dan mengajak pada semua pihak sektor untuk bekerja sama dan juga bersinergi menuntaskan masalah stunting di Riau. Karena masalah stusting itu, tandasnya, tidak menjadi tugas pemerintah semata, namun itu juga tugas bersama.

Dikatakan dia, mari cegah stunting yang asupan gizi tercukupi dengan baik. Yang dengan tujuan menuju 14 persen angka stunting ditahun 2024. Angka prevalensi stunting di Riau ini sebesar 23,7 persen, Hasto menilai angka itu tidak tergolong tinggi dibanding provinsi lainya.

Meski demikian, jika melihat grafik, Riau berada diantara yang rendah. “Tapi saya percaya pak Gubernur Syamsuar dan TP PKK Provinsi Riau beserta jajaran, dapat mengatasi ini. Dikarena, bukan di angka 32 tetapi diangka 23. Ini, insyaallah Riau bisa menjadi contoh," sebutnya.

Sementara itu, Gubernur Riau mengaku, pihaknya ini dengan kerjasama berbagai pihak berupaya bisa penurunan stunting tersebut bisa dikejar sebagaimana yang  arahanya Presiden Jokowi meminta hal stunting ditahun 2024 bisa dikisaran 14 persen. Ini sudah jadi perhatian.

”Sejalan dengan pembangunan saat ini.  Pencegahan serta penurunan stunting, itu menjadi perhatiannya Pemprov Riau. Karena itu meningkatkan kemakmuran masyarakat adil dan merata. Sesuai hal intruksi presiden dimana pembangunan SDM yang difokuskan," katanya.

Sebagaimana diketahui, kata Syamsuar,
untuk bisa strategi nasional percepatan pencegahan stunting. Maka itu, dengan membangun komitmen bersama. Yakni saat ini, Pemprov Riau membentuk tim korelasi pencegahan dan penangannya stunting untuk di Provinsi Riau.

"Prevelensi Stunting di Riau 23,7 persen ditahun 2019. Angka ini, ada penurunan jika dibandingkan dari 2018 yaitu 27,14 persen,” katanya. Lebih lanjut, Gubernur Riau menjelaskan sesuai standart WHO, penilaian stunting tak menjadi masalah jika angka di bawah 20 persen.

Gubernur Riau juga melihat kecerdasan anak. Bahwa, anak-anak stunting lebih rendah IQ nya. Sehingga, menghambat produktifitas. Maka itu pencegahan dan penurunan angka stunting di Riau untuk menciptakan SDM unggul memiliki daya saing. Tentu jadi tujuan utama.

"Pemprov Riau tentu mendukung upaya pencegahan stunting yang dilaksanakan serentak dan terpadu itu hingga tingkat desa/kelurahan ini lewat gerakan sosial kemasyarakatan TP PKK. Artinya, peran PKK sangat di perlukan dan pentingnya kerjasama meraih itu," katanya.

Gubernur Riau ini menambahkan, untuk mencapai program tersebut tidak hanya menjadi tugas pemerintah, namun perlu komitmen bersama dunia usaha bahkan komponen masyarakat. Pencegahan itu, katanya, sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk bisa membahu. **(ADV/Kominfo Riau)