JAKARTA, suaralira.com - Marsudi Syuhud, mengapresiasi pemerintah dalam memerangi dan membatasi aktivitas pelaku teroris kelompok bersenjata (KKB) di Papua. Hal ini, pemerintah Indonesia sangat serius melakukan tindakan guna menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua, ujar Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), Marsudi Syuhud, melalui realisnya, Jumat (02/07/2021).

"Katanya, pemerintah Indonesia sangat serius dalam melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua."

Bahkan, melalui kebijakannya, pemerintah telah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris yang selama ini kerap melakukan pelanggaran tindak pidana, seperti pembunuhan dan kekerasan secara masif dan brutal.

Katanya, Papua bagian dari Indonesia dan tidak bisa diganggu gugat. Baik secara Internasional,hukum, maupun politik, Papua sudah selesai.

“Ketika ada yang mencoba mengganggu perjalanan demokrasi, hukum, politik di Papua maka pemerintah Indonesia wajib menyelesaikannya,” tegas Marsudi Syuhud .

Menurutnya, munculnya gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, sudah menjadi bagian dari tugas pemerintah dalam menyelesaikannya.

“Saya sampaikan tidak semua warga Papua itu teroris, teroris itu sifatnya hanya pribadi saja, yakni, mereka yang melakukan berbagai tindakan kejahatan dan aksi teror di Papua,” ungkap  Marsudi Syuhud.

Menurutnya, dengan menurunkan TNI-Polri memburu para pelaku teror di Papua demi keamanan dan kenyamanan masyarakat dari aksi-aksi kejahatan dan teror yang dilakukan KKB Papua, langkah pemerintah harus diapresiasi.

“Kita ucapkan apresiasi untuk pemerintah. Kehadiran TNI- Polri telah memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua dan berhasil menekan tindak kejahatan yang dilakukan oleh KKB” kata Marsudi.

Menurutnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berusaha membuat berbagai terobosan dan langkah untuk mengubah masyarakat Papua ke arah yang lebih maju.

Seperti memberi keleluasaan bagi pemerintah Papua untuk mengurus anggaran, pemerintahan dan lainnya. Bahkan Alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) pun mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen.

“ Karena itu adalah anggaran pemerintah,  tentu harus diawasi, sama dengan pemerintah daerah lainnya. Sehingga, dana yang diberikan tersebut benar-benar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Papua,” jelasnya. (*)