Suaralira.com, Pekanbaru -- Peran dan Kinerja dari Satuan Tugas (Satgas) Tim Terpadu Razia Kebun-Kebun Ilegal yang di Prakarsai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali di Pertanyakan.

 

Pasalnya, sampai saat ini Kamis (20/4/2023) Status dari Satgas tersebut tidak jelas diketahui. Tak tau dimana Rimbanya!

 

Padahal, Wadah Terpadu itu diisi oleh berbagai Lintas Sektor, mulai dari Pemprov Riau, Polda, Kejati hingga Aparat Penengak Hukum (APH) terkait.

 

"Publik harus terus di Cerdaskan dan Pemerintah Wajib Menghormati Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Bahwa sampai saat ini berapa Nominal Uang yang di Kucurkan, yang di Gelontorkan bagi Satgas tersebut. Seberapa banyak Uang dari APBD diserap, tapi kenapa sampai saat ini Satgas tersebut Ngak ada Kejelasannya?" tanya Larshen Yunus.

 

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau itu kembali Mengingatkan, bahwa Kepala Satgas (Kasatgas) itu langsung di Komandoi oleh Wakil Gubernur Riau, Brigjen (Purn) TNI Edy Nasution S.IP dan telah diketahui sekaligus disetujui oleh Gubernur Riau, Drs H Syamsuar M.Si.

 

Pertanyaannya adalah, Sudah seperti apa Peran maupun Kinerja dari Satgas tersebut? Apakah sudah dilakukan Ekspos terkait Anggaran yang telah di Gunakan?

 

Ketua DPD KNPI tingkat Provinsi Termuda se-Indonesia itu lagi-lagi mempertanyakan, perihal Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Wagubri, selaku Kasatgas tersebut.

 

"Bagaimana mungkin terselesaikan Kasus 1,2 Juta Hektar Kebun-Kebun Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan tersebut. Sementara disatu sisi Pemerintah terbukti belum siap dan Gagap atas Programnya sendiri. Hasil Pansus DPRD Provinsi Riau sudah ada, namun untuk Mengeksekusinya saja belum mampu. Apakah terhadap Permasalahan ini penuh dengan Ilmu Sandiwara?" tanya Larshen Yunus.

 

Ketua KNPI Riau Jebolan Sekolah Vokasi Mediator dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu lagi-lagi tegaskan, agar kedepannya dapat lebih Profesional lagi. Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) diminta Bekerja Jujur. Karena Berani Jujur itu Baik!

 

"Ini Bentuk Kejahatan yang terbukti ada unsur Pembiaran. Mulai dari Misteri tentang Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Taman Nasional Bukti Tiga Puluh, Kasus Proyek Kebun K2i hingga Kasus terkait Berkas Hak Guna Usaha (HGU) yang telah banyak di Permainkan oleh Cukong-Cukong Berdasi. Uang Negara Bocor!!! Negara jangan mau Kalah dengan para Mafia!" tegas Larshen Yunus.

 

Ketua KNPI Riau itu tak bosan-bosannya meminta seraya memohon, agar bapak Presiden RI melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Kepolisian, Kejaksaan hingga Otoritas terkait, untuk Segera memberikan Atensinya terhadap hal tersebut.

 

"Jangan Sampai Hukum Karma yang Menghampiri kita. Ayolah Para Pejabat dan APH terkait! Bekerjalah secara Tegak Lurus, Jujur dan Profesional. Panggil mereka itu! Tak ada tempat bagi para Mafia yang Merampok uang Rakyat. Mafia Lahan dan Kebun Kelapa Sawit semakin Merajalela di Riau ini. Ayo Peduli dan Proaktif! Bersatu, Berjuang, Menang!" akhir Larshen Yunus, Alumni Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Riau, seraya menutup pernyataan persnya. (Fa/sl)