BANDUNG (suaralira.com) - Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid (HNW) mendesak pemerintah untuk segera mengakhiri pembekuan, termasuk melakukan pencabutan pembekuan PSS. Menurutnya pembekuan PSSI selama 1,5 tahun tidak memberikan maanfat bagi rakyat banyak.

“Tak ada gunanya melakukan pembekuan. Toh perbaikan yang diinginkan selama ini tidak dikerjakan secara maksimal, “ kata HNW saat memberikan sosialisasi empat pilar kepada 200-1n peserta dari Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia (JPRMI) di Bandung, Sabtu (27/2).

Sebagai penggemar sepakbola, HNW seperti masyarakat pecinta bola lainnya menyatakan prihatin ada beragam masalah seperti pengaturan skor, tidak transparannya keuangan, korupsi, wasit dan tawuran pemain maupun tawuran penonton dan akhirnya pemerintah melakukan pembekuan kegiatan PSSI.

“Seharusnya jika presiden ingin melakukan pengkajian, segera diumumkan pencabutan itu. Beragam catatan yang mengakibatkan pembekuan itu harus dipastikan tidak terulang, “ ujarnya.

HNW menilai aneh dan kasar, masalah pembekuan PSSI diwarnai unsur politis, apalagi melibatkan lembaga pemerintahan. Dia menilai sangat tidak sesuai dengan prinsip PSSI yang independen dan punya jalur sendiri.

"Kalau pemerintah mencabut pembekuan PSSI, tidak merugikan pemerintah dalam posisi apapun. Justru akan menguntungkan pemerintah dan presiden Jokowi karena selama ini rakyat berharap banyak kepada Jokowi, “ katanya.

Lebih jauh kata HNW, kalau sepakbola benar-benar telah dicabut pembekuannya, pasti nama Jokowi makin popular di mata rakyat. “PSSI juga harus membuktikan di era baru sekarang, harus dipastikan tanpa pengaturan skor, tanpa korupsi, manajemen transparan dan memastikan supporternya tidak terlibat tawuran.  Itu bagian penting yang harus dikerjakan Jokowi, “ katanya.

Secara terpisah, jubir Kemenpora Gatot S Dewa Broto menegaskan  pemerintah serius untuk mencabut pembekuan PSSI. Setelah melakukan kajian sesuai waktu yang diberikan Presiden, pihaknya kini tinggal menyelesaikan sedikit revisi lagi. “Kami pasti mengumumkan segera. Kewenangan pencabutan PSSI ada di Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), tetapi arahannya dari Presiden," kata Gatot.

Pencabutan pembekuan PSSI menjadi polemik setelah adanya pernyataan berbeda dari pihak pemerintah dan Ketua Tim Ad Hoc Agum Gumelar. Komite Ad Hoc merupakan jembatan pemerintah dan FIFA.

Sesuai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu  (24/2) lalu, Agum mengatakan pembekuan bakal dicabut, sedangkan pemerintah melalui Kemenpora mengaku masih lakukan kajian terlebih dahulu selama 1-2 hari. Diharapkan polemik bakal berakhir pada Senin (29/2) besok, ketika Menpora Imam Nahrawi menyampaikan hasil kajian terkait pembekuan PSSI kepada Presiden Joko Widodo. (b/sl)