JAKARTA (suaralira.com) - Wakil Ketua MPR Oesman Sapta mengatakan pajak merupakan salah satu tiang dalam pembangunan bangsa. Namun ironisnya untuk memenuhi target pemasukan negara dari pajak tidaklah mudah karena wajib pajak selalu berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin.

Menurut Oesman segenap elemen bangsa ini harus sadar pentingnya taat pajak. Hal itu diperlukan agar kesadaran semua pihak dalam taat pajak sama dengan memberikan kontribusi dalam kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Kontribusi tersebut adalah cerminan dari implementasi Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Saya harap dunia perpajakan Indonesia akan semakin lebih baik di masa datang dan target pemerintah akan pajak tercapai demi pembangunan Indonesia seluruhnya," Oesman Sapta dalam sambutannya di seminar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (03/05/2016).

Oesman membandingkan dengan negara adidaya Amerika Serikat hanya ada dua hal yang ditakuti yakni pajak dan lawyer. “Negara akan maju, bila wajib pajak aktif dan mengatasi masalah perpajakan.“

Saat disinggung oleh pers tentang pengampunan pajak (tax amnesty), Oesman mengaku harus hati-hati mengeluarkan pernyataan. Karena itu, dia tidak ingin keluar jalur dalam mengomentari masalah pengampunan pajak tersebut. "Saya harus sangat berhati-hati bicara soal tax amnesty ini. Sebagai pimpinan MPR, saya tidak ingin bicara keluar jalur yang bukan menjadi kewenangan," ujarnya.

Ditambahkan Oesman, sebagai pimpinan lembaga negara dan sebagai anggota masyarakat, dia  boleh membicarakan apa saja untuk kepentingan bangsa dan negara. “Namun prinsip kehati-hatian harus saya junjung tinggi‎."

Diingatkan agar rakyat menunggu dengan sabar kerja DPR dan pemerintah soal tax amnesty."Biarkan mereka bekerja dan berpikir apa yang terbaik untuk rakyat dan bangsa. Saat ini dalam masa pembicaraan kita tunggu saja bagaimana hasilnya,” katanya.

Khusus mengenai TA, maka pemerintah dan DPR RI harus bersandar pada prinsip membangun perekonomian dan MPR RI mendukung repatriasi, memulangkan uang yang ada di luar negeri, atau uang yang ditidurkan di negara-negara bebas pajak. ‎

Seperti halnya isu ‘Panama Papers’ menurut Oesman Sapta, tidak semua nama yang masuk dalam daftar Panama Papers itu buruk. “Tapi, MPR RI mendukung langkah pemerintah untuk mengejar nama-nama mereka agar membawa uangnya ke dalam negeri. Sebab jika tidak, akan merugikan Indonesia sendiri, “ katanya.