PEKANBARU, suaralira.com -- Adanya pemberitaan di salah satu media online di Pekanbaru yang diduga melecehkan guru, Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT membantahnya. Pasalnya, apa yang dikutip wartawan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. 

Dalam pemberitaan sebuah media online lokal, disebutkan jika Wali Kota Pekanbaru tanya guru "yang gaji siapa?" DPRD: Uang APBD bukan pribadi!. Hanya saja, dalam berita diketahui jika media tersebut mengutip informasi dari wawancara media lain. Hanya saja, dinilai ada pemenggalan informasi yang tidak lengkap.

"Saya kira ada pemenggalan informasi atau fakta yang tidak lengkap. Tidak ada pernyataan saya mempertanyakan guru digaji siapa? Itu pelecehan bagi mereka," terang Wali Kota Pekanbaru kepada Pekanbaru.go.id, Selasa (19/3) malam.

Dijelaskannya, pada saat diwawancara beberapa awak media yang biasa melakukan peliputan di Pemko Pekanbaru, ada pernyataan dimana wako menjelaskan keberatannya akan tindakan para guru sertifikasi yang lebih memilih turun kejalan dibandingkan melakukan pertemuan dengannya.

"Saya menyebutkan, ada guru pemerintah dan guru swasta. Guru pemerintah itu ada guru ASN yang sertifikasi dan non sertifikasi. Jadi mereka harus tunduk dengan aturan pemerintah dan digaji oleh pusat melalui Wali Kota. Disini Wali Kota ditunjuk pemerintah pusat sebagai pembinannya. Itu informasi lengkapnya," terang Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT.

Ditambahkannya, dalam wawancara tersebut juga, Wako menjelaskan guru di Pekanbaru ini tidak hanya guru asn saja, namun juga ada guru honorer, guru komite, guru K2 juga memiliki tugas yang sama. Hanya saja, mereka melakukan mekanismenya untuk menyampaikan aspirasinya. Seperti menyurati Pemko Pekanbaru untuk melakukan dialog dan sebagainya, bukan melakukan aksi turun kejalan.

"Harusnya mereka itu melakukan hal yang sama. Kasian para siswa ditinggal karena guru mereka memilih turun kejalan. Jadi maaf, sekali lagi saya sampaikan tidak ada pernyataan saya yang mempertanyakan guru digaji siapa. Itu hanya pemenggalan informasi saja," tutupnya.(Kominfo/RD1)