JAKARTA (suaralira.com) - Langkah Akbar Tandjung mendirikan Institute sebagai sekolah kepemimpinan politik bangsa yang memiliki misi membangun sistem pengkaderan pemimpin, sangat di apresiasi. Sekolah ini menjadi ikon dalam membangun sistem pengkaderan pemimpin bangsa," kata Oesman ketika menyampaikan sambutan pada launching "Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa" di Jakarta, Selasa (03/05/2016)

Menurut Oesman, Akbar seharusnya istirahat dari kancah perpolitikan nasional. Namun Akbar tergelitik melihat kondisi kepemimpinan bangsa dengan mendirikan sekolah Akbar Tandjung Institute dengan kepemimpinan Politik Bangsa.

“Akbar menginginkan pemimpin yang betul-betul tepat dan mumpuni, karena itu dia membangun sekolah kepemimpinan politik bangsa, khususnya bagi mereka yang ingin terjun ke politik," ujarnya.

Hadir pada acara pembukaan tersebut antara lain, mantan ketua DPR RI Akbar Tandjung, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Ahmad Basarah, perwakilan partai politik, serta pemimpin organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan.

Oesman menambahkan dibangunnya sekolah kepemimpinan politik bangsa ini juga merupakan wujud memberikan kesempatan kepada putra bangsa yang ingin berkiprah di politik praktis dan politisi untuk menempa kemampuan kepemimpinannya. “Lewat sekolah ini, Akbar berharap dapat melahirkan figur-figur pemimpin nasional maupun daerah, yang mumpuni dan berjiwa negarawann," katanya.

Oesman mengenang ketika rumahnya dijadikan tempat pertemuan kelompok Cipayung pada masa lalu. Menurut dia, suasana sangat akrab dan menyatu meski berbeda aliran. "Inilah rasa kebangsaan yang sekarang mulai luntur.

“Hanya tersisa 34 persen yang memilki rasa kebangsaan. Kita suka diadu, kita suka memaki pemimpin kita," ujarnya lagi.

Sementara itu, Akbar mengatakan sekolah kepemimpinan politik bangsa ini menjadi tempat pembelajaran politik, kepemimpinan politik, isu-isu politik lainnya. "Ini merupakan sumbangsih Akbar Tandjung Institute untuk pendidikan khususnya pendidikan politik dan demokrasi," katanya. (bb/sl)