JAKARTA, SUARALIRA.com - Pelaku usaha menyambut gembira upaya pemerintah memberantas pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Mereka berharap penegakan hukum tersebut juga dilakukan di instansi lainnya.

 

Ketua Umum Indonesian Na­tional Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto me­mastikan, praktik pungli masih marak di banyak instansi. 

 

"Saya jamin bukan hanya di sana (Kemenhub) saja, tapi di hampir semua (instansi) pasti ada," kata Carmelita kepada RM, kemarin.

 

Meme, panggilan akrab Carmelita, mengatakan, Ke­menhub sebenarnya selama satu tahun terakhir telah melakukan upaya pembenahan. Mereka sudah mengubah layanan dari manual menjadi online. 

 

Menurut Meme, dengan ter­ungkapnya kasus pungli, Ke­menhub harus melakukan evalu­asi. Sebab, kasus itu menunjuk­kan sistem baru belum berjalan dengan baik. "Sistem online harus diperbaiki. Sistem harus bisa menutup celah terjadinya pungli," harapnya.

 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Roslan P Roslani juga mengungkap­kan hal serupa. "Masih banyak pungli terjadi di mana-mana. Itu terjadi karena kita ketemu orang," ungkap Rosan.

 

Rosan mengatakan, untuk meminimalisir terjadinya praktik pungli, semua perizinan harus segera diubah dengan layanan online. Sementara untuk perizinan yang sudah online, harus dievaluasi untuk memastikan sistem berjalan baik.

 

Selain itu, menurut Rosan, pengawasan harus diperkuat. Semua lembaga/instansi harus bisa mengawasi perizinan di instansinya masing-masing untuk memastikan bahwa proses perizinan tidak berbelit-belit.

 

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita sependapat dengan para pelaku usaha. Dia menilai, layanan online memang cara ampuh untuk menekan praktik pungli.

 

"Dengan layanan online, masyarakat selaku pengguna jasa dan layanan tidak perlu ber­temu langsung dengan petugas yang artinya bisa mengurangi celah terjadi pungli," katanya. 

 

Untuk memastikan layanan online berjalan dengan baik, lanjut Enggar, semua proses perizinan harus transparan dan jelas. Dengan demikian, pelaku usaha tidak harus bertemu den­gan birokrat hanya untuk ber­tanya-tanya. 

 

Enggar mengungkapkan, di kementeriannya sudah menerapkan sistem layanan online. Antara lain layanan di perdagangan luar negeri. 

 

Daya Saing Turun

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta pengusaha segera melaporkan jika mengalami pungli di ke­menteriannya.

 

"Pungli-pungli tidak boleh ada lagi. Kalau masih ada pekerja atau staf di kementerian saya yang bermain-main dengan pungli, yang mem­buat cost ekonomi tinggi, birokrasi makin panjang, tolong laporkan. Saya punya twitter, nomor handphone. Saya tidak akan segan untuk menindak, kita babat," tegas Susi.

 

Susi menuturkan, pemberan­tasan pungli sangat diperlukan. Karena, daya saing versi World Economic Forum, peringkat Indonesia turun dari 37 men­jadi 41. 

 

"Penurunan daya saing itu ter­jadi dari korupsi dan birokrasi. Jadi kita harus pangkas saja yang tidak perlu," kata Susi.

 

Dia yakin, pemberantasan pungli bisa memberikan ke­mudahan dan kepastian dalam investasi. Susi berharap, pengusaha tidak ragu lagi berinvestasi di negeri sendiri. 

 

"Saya harap pebisnis meman­faatkan momen seperti ini. Jadi saya harap semua segeralah, ikan sudah banyak sekarang. Bikin kapal, kredit ambil dari perbankan. Kenapa harus jadi agen dari kapal asing," cetus bos Susi Air itu.

 

Seperti diketahui, pemerintah sedang gencar melakukan pem­berantasan pungli. Dua hari lalu, Kepolisian menangkap pejabat di Kemenhub karena diduga melakukan pungli pada layanan perizinan laut dan darat.

 

Sebelumnya, kepolisian juga menangkap dua petugas di Pelabuhan Belawan yang melakukan pungli. Keduanya memeras pengusaha ratusan juta untuk mengurus biaya bongkar muat (dwelling time). (rm/sl)