JAKARTA (suaralira.com) - Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Rahmat Bagja menilai, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akan mulus melaju menjadi Ketua DPR. Menurutnya tidak ada halangan bagi Novanto untuk menjabat plat nomor RI 6.

 

"Pergantian pimpinan atau alat kelengkapan dewan (AKD) itu kan hak fraksi masing-masing, jika fraksi Golkar ingin menunjuk pak Novanto lagi, itu hak fraksi Golkar," kata Bagja kepada wartawan, Senin (28/11/2016).

 

Bagja menilai wajar jika terjadi pro kontra dalam pergantian posisi di DPR apalagi pergantian Ketua. Dia berpendapat tidak ada aturan hukum yang dapat menghalangi pak Novanto menjadi Ketua DPR lagi. "Kalau dikaitkan dalam kasus di MKD dulu, toh itu tidak terbukti, nama beliau juga sudah dipulihkan kan," ujarnya.

 

"Penolakan kepada pak Novanto itu kan karena opini yang dibangun dimasyarakat, kasus beliau itu sangat dipengaruhi opini, seperti ada yang menggiring opini itu," tambahnya.

 

MKD lanjut Bagja adalah lembaga pengawas etik yang bertugas mejaga marwah DPR termasuk Ketua. Saat ini MKD juga tengah menerima empat laporan terhadap Ketua DPR Ade Komaruddin (Akom).

 

"Kalau mau fair ya tangani juga kasus pa Akom, empat laporan belum setahun beliau menjabat sudah luar biasa. Namun MKD harus tetap independen dan profesional, tapi harus berani," ujarnya.

 

Menyinggung posisi Ketua DPR, Rahmat  meyakini Akom adalah politikus senior Golkar dan beliau pasti mengerti dengan keputusan partai Golkar. "Jika benar pak Novanto kembali ditunjuk sebagai Ketua, pak Akom pasti mengerti dan legowo," katanya. 

 

(bbg/sl)